DPR meminta tim SAR utamakan keselamatan saat evakuasi korban di Cisarua
Wakil Ketua Komisi V DPR RI tekankan keselamatan tim SAR dalam evakuasi korban longsor Bandung Barat, soroti tantangan teknis, koordinasi lintas lembaga, dan rekomendasi mitigasi.
Evakuasi Longsor di Bandung Barat: Prioritas Keselamatan Tim SAR dan Analisis Risiko
Bandung Barat, Jawa Barat – Pada Senin (19/02/2026), Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menegaskan kembali pentingnya keselamatan tim SAR dalam operasi evakuasi korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan upaya pencarian 65 orang yang masih tertimbun material longsor di Kampung Pasir Kuning.
Latar Belakang Bencana
Longsor yang terjadi pada akhir pekan lalu dipicu oleh curah hujan tinggi yang terus berlangsung sejak awal minggu. Tanah di daerah pegunungan Cisarua dikenal labil, sehingga risiko tanah susulan menjadi ancaman utama bagi penduduk dan tim penyelamat. Bencana hidrometeorologis ini merupakan bagian dari rangkaian peristiwa serupa yang melanda wilayah Sumatera Utara hingga Jawa Barat dalam beberapa minggu terakhir.
Instruksi Wakil Ketua Komisi V
"Petugas harus sangat hati-hati dan mempertimbangkan kondisi lokasi bencana. Mitigasi risiko saat proses evakuasi sangat penting agar tidak ada korban tambahan akibat tanah yang masih labil,"
>
– Syaiful Huda, Senin, 2026
Dalam sambutan yang disiarkan secara langsung, Huda menekankan tiga poin utama:
- Keselamatan petugas tidak boleh dikorbankan demi kecepatan operasi.
- Koordinasi antara Basarnas, BNPB, dan aparat daerah harus dipercepat.
- Fokus utama tetap pada penyelamatan nyawa, dengan harapan masih ada korban yang dapat dievakuasi selamat.
Tantangan Teknis di Lokasi
Tim SAR menghadapi beberapa kendala kritis:
- Kondisi tanah labil yang dapat berubah secara tiba‑tiba, meningkatkan risiko runtuhnya tebing tambahan.
- Akses jalan yang sempit dan terputus oleh material longsor, menyulitkan transportasi peralatan berat.
- Cuaca yang masih dipengaruhi oleh hujan deras, memperpanjang periode tanah basah dan mengurangi stabilitas lereng.
Para ahli geoteknik menyarankan penggunaan sensor monitoring dan pemetaan 3D untuk menilai stabilitas lereng secara real‑time sebelum menurunkan tim ke area paling berisiko.
Implikasi Kebijakan dan Koordinasi
Pernyataan Huda juga menjadi sinyal bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem peringatan dini. Ia menekankan bahwa:
- BMKG harus menyampaikan peringatan secara cepat dan jelas kepada masyarakat desa.
- Desa dan kelurahan perlu memiliki tim respons lokal yang terlatih, sehingga penanganan awal dapat dilakukan sebelum tim SAR nasional tiba.
- Anggaran untuk mitigasi bencana harus dialokasikan secara berkelanjutan, bukan hanya pada fase reaktif.
Keterlibatan BNPB dalam penyediaan peralatan evakuasi, serta Basarnas dalam operasi udara, menjadi faktor kunci untuk mempercepat proses pencarian dan penyelamatan.
Rekomendasi untuk Penanganan Selanjutnya
Berikut rangkuman rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan:
- Peningkatan kapasitas tim SAR lokal melalui pelatihan rutin dan simulasi skenario longsor.
- Pengadaan alat pemantau tanah (mis. inclinometer, piezometer) di daerah rawan.
- Penguatan jaringan komunikasi antara desa, kecamatan, dan pusat untuk mempercepat alur informasi.
- Pengembangan peta bahaya berbasis GIS yang dapat diakses publik.
- Penetapan zona evakuasi yang jelas dan sosialisasi kepada warga sebelum musim hujan tiba.
Dengan mengintegrasikan langkah‑langkah tersebut, diharapkan risiko korban tambahan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan ketahanan komunitas terhadap bencana hidrometeorologis di masa depan.
Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, serta data lapangan yang tersedia hingga 19 Februari 2026.