Dedi Mulyadi Tempatkan Petani dan Ojol di Kursi VIP, Pejabat Pindah ke Barisan Belakang Saat Upacara HUT RI
Petani dan ojol mengisi kursi VIP upacara HUT RI di Gedung Sate sementara pejabat di barisan depan. target elektrifikasi 80.000 warga pada 2027 dari sebelumnya 500.000.
Petani, ojol, dan tukang sapu duduk di area kursi VIP upacara HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (17/8/2026). Para pejabat dan undangan dari kalangan pemerintahan serta TNI-Polri justru ditempatkan di bagian depan lapangan, bukan di tenda VIP.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan tiga kelompok yang mengisi tempat kehormatan itu. "Tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan," katanya.
Puncak peringatan kemerdekaan tahun ini berpindah lokasi dari Stadion Gasibu ke halaman Gedung Sate yang kini bernama Pesanggrahan Pancarasa. Dedi menyebut para tamu VIP sudah bekerja keras menyelesaikan pembangunan di kawasan itu.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Luncurkan Fitur Imah Aing di Sapawarga untuk Warga Laporkan Rumah Tidak Layak Huni
"Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP," lanjut Dedi.
Dia menceritakan salah satu kelompok yang hadir dalam upacara. "Hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat, yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang."
Pindah Lokasi Upacara HUT ke-81 dari Gasibu ke Halaman Gedung Sate
Baca Juga: Pemprov Jabar Pindahkan Lokasi Upacara HUT ke-81 dari Gasibu ke Halaman Gedung Sate
Di luar sorotan kursi VIP, Dedi menyinggung penanganan masalah dasar yang belum tuntas. "Selama 81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat," akunya.
Satu angka yang dia sebutkan adalah 80.000 warga yang belum mendapat akses listrik. target penyelesaiannya ditetapkan pada 2027. Jumlah itu menurun drastis dari posisi awal menjabat pada 2025, ketika lebih dari 500.000 warga belum tersambung jaringan listrik.
Kondisi itu dianggap ironis mengingat Jawa Barat memiliki sumber energi besar, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga energi panas bumi.
"Ironi itu harus kita selesaikan secara bersama, dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga," katanya.
Dia juga memastikan masyarakat tidak boleh terbebani biaya saat membutuhkan pelayanan medis. "Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berutang karena ketidakmampuan keuangan."
Dia menekankan pembangunan kesejahteraan membutuhkan kerja bersama antara Kemendagri, DPRD, dan seluruh instansi vertikal di Jawa Barat.