Aturan Berlaku Selektif, tapi untuk Siapa?
Refleksi tentang anomali penerapan aturan yang berlaku selektif di lingkungan warga, antara yang diminta dari rakyat biasa dan yang dillonggarkan untuk pihak tertentu
Di banyak lingkungan warga, ada satu kebiasaan yang seolah sudah jadi pakem. Mau bikin Surat Keterangan Tidak Mampu, surat izin usaha, atau sekadar pengantar untuk kebutuhan administrasi, satu syarat selalu muncul: mintalah restu RT dan RW.
Syarat itu dianggap saklek. Tanpa tanda tanganRT dan RW, dokumen tidak diproses. Warga harus datang dua kali, kadang tiga kali, hanya untuk mengejar jadwal sibuk para perangkat itu.
Aturan yang Bergantung pada Kepentingan
Namun ada fenomena yang membingungkan. Ketika aturan yang sama dibutuhkan untuk kepentingan pihak tertentu, syaratnya tiba-tiba bisa dillonggar. Atau lebih parah, aturan itu dianggap tidak perlu sama sekali.
Baca Juga: Evakuasi Jasad Perempuan dari Sumur 12 Meter di Tasikmalaya Terhambat Ular Kobra
Inilah yang disebut anomali penerapan aturan. Di satu sisi, warga biasa menghadapi bureaucracynya tanpa toleransi. Di sisi lain, kelompok tertentu bisa mendapatkan jalan pintas.
"Ketidakkonsistenan ini bukan sekadar soaladministratif," tulis satu pengamat lokal. "Ini soalkeadilan."
Kalimat itu menunjuk pada sesuatu yang lebih dalam dari prosedur. Ketika warga melihat aturan diterapkan berbeda tergantung siapa yang terlibat, kepercayaan terhadap sistem perlahan tergerus.
Baca Juga: MUI: Laki-laki Pakai Pakaian Perempuan Saat Karnaval Kemerdekaan Hukumnya Haram
Jarak Panggang dan Api
Peribahasa "jauh panggang dari api" cocok menggambarkan situasi ini. Antara ucapan dan kenyataan, jaraknya jauh. Di atas kertas, semua harus melalui prosedur. Di lapangan, yang punya akses bisa melompati beberapa tahapan.
Pertanyaannya sederhana: untuk siapa aturan dibuat?
Kalau jawabannya "untuk semua orang", maka penerapannya harus sama. Satu ukuran. Siapa pun yang melanggar, tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Siapa pun yang berhak, tetap harus melalui proses yang berlaku.
Tidak boleh ada standar ganda dalam satu sistem yang sama.
Belajar dari Ali bin Abi Thalib
Dalam sejarah, ada satu kisah yang sering dikisahkan untuk memperkaya refleksi ini. Khalifah Ali bin Abi Thalib однажды duduk sebagai penggugat biasa di sebuah persidangan. Bukan sebagai pemimpin. Ketika ia menghadirkan putranya Hasan sebagai saksi untuk mendukung klaimnya, hakim menolak.
"Kesaksian anak untuk ayahnya tidak sah karena ada konflik kepentingan," kata hakim itu.
Ali menerima keputusan itu. Tanpa membantah. Tanpa memaksa. Ia mengakui bahwa aturan tetap berjalan meskipun ia sendiri yang berkedudukan tinggi.
Cerita itu sederhana, tapi maknanya berat. Keadilan tidak mengenal siapa yang sedang bicara. Apakah ia rakyat biasa atau khalifah, aturannya sama.
Menyisakan Pertanyaan
Bagi warga yang setiap hari berhadapan dengan birokrasi, kisah Ali mungkin terasa jauh. Tapi pelajaran di dalamnya tetap relevan. Aturan yang hanya tajam ke bawah, akan kehilangan maknanya.
Kalau di lingkungan sendiri saja warga sudah melihat ketidakadilan, bagaimana bisa berharap sistem ini berjalan bersih di level yang lebih tinggi.
Pertanyaan最后 yang tersisa sederhana: kapan semua orang mulai bermain dengan aturan yang sama?