3,44 Juta Penduduk Miskin dan TPT 6,61 Persen, Jawa Barat Didorong Susun Roadmap Pengentasan Kemiskinan
3,44 juta penduduk Jawa Barat masih miskin per Maret 2026. TPT turun jadi 6,61 persen, tapi kemiskinan perdesaan naik jadi 7,48 persen dan setengah pengangguran meningkat.
Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat per Maret 2026 masih mencapai 3,44 juta orang atau 6,54 persen dari total populasi. Angka ini虽 menunjukkan tren penurunan di wilayah perkotaan, namun kemiskinan perdesaan justru meningkat dari 7,28 persen menjadi 7,48 persen dalam periode yang sama.
Demikiandata terbaru Badan Pusat Statistik yang disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi Tedy Rusmawan dalam responsnya terhadap kondisi sosial ekonomi wilayah.
Tedy menilai situasi ini memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mendorong penyusunan langkah prioritas yang terintegrasi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran secara bersamaan.
"Jangan hanya mengejar angka. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan," katanya.
BPS juga mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka turun tipis menjadi 6,61 persen pada Mei 2026 dari 6,64 persen pada Februari 2026. Namun Tedy menyoroti kenaikan tingkat setengah pengangguran menjadi 7,88 persen dari 7,48 persen pada periode sama. Kondisi ini menunjukkan banyak pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari standar.
Jumlah angkatan kerja Jawa Barat mencapai 27,10 juta orang. Dengan populasi yang besar tersebut, tantangan menciptakan pekerjaan layak bersifat multidimensional.
Baca Juga: Aher Kenang Makan Malam dengan Danny Setiawan Sehari Usai Kalah Pilgub 2008
Tedy merinci empat sektor prioritas yang perlu mendapat perhatian. Pertama, investasi harus diarahkan untuk menyerap tenaga kerja lokal, bukan hanya melihat nilai rupiah yang masuk.
"Investasi jangan hanya dilihat dari nilai rupiahnya. Kita juga harus melihat berapa banyak tenaga kerja yang bisa diserap," katanya.
Kedua, penguatan UMKM dan kewirausahaan perlu digenjot untuk membuka sumber pendapatan alternatif bagi keluarga. Ketiga, pemerintah harus mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui intervensi pada biaya kesehatan, pendidikan, pangan dan energi. Keempat, sinkronisasi data menjadi kunci agar program tidak tumpang tindih atau salah sasaran.
Pemprov Jawa Barat telah mengidentifikasi 76.123 sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu di 1.367 desa dan kelurahan sebagai bagian dari upaya menekan beban pengeluaran. Program serupa dinilai perlu diperkuat dan diperluas.
Tedy meminta seluruh perangkat daerah menyusun roadmap pengentasan kemiskinan dengan target tahunan, indikator keberhasilan jelas dan evaluasi berkala. Program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, investasi, UMKM hingga pemberdayaan desa harus saling terhubung.
"Jawa Barat punya potensi ekonomi yang besar. Tinggal bagaimana seluruh potensi tersebut benar-benar dikonversi menjadi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dengan alokasi Rp224 miliar untuk menjamin 1 juta keluarga pekerja informal yang已经开始 pada 2026, diharapkan intervensi bisa lebih tepat sasaran dalam menyentuh akar persoalan sosial di Jawa Barat.