Yudi Latif di MMS Bandung: Revolusi Pancasila untuk Demokrasi Ekonomi
Cendekiawan Yudi Latif menyerukan revolusi Pancasila di acara MMS Bandung untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial, menolak demokrasi politik yang hanya menguntungkan elite.
Senin, 1 Juni 2026, Majelis Musyawarah Sunda (MMS) menggelar acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Acara yang mengusung tema "Merevolusikan Pancasila Demi Persatuan dan Keadilan" dihadiri oleh ratusan audiens, termasuk cendekiawan, tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, dan perwakilan suku dari berbagai daerah di Nusantara.
Latar Belakang dan Tujuan Acara
Acara ini dihadiri oleh Yudi Latif, mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Dewan Pakar MMS, yang menyampaikan pidato kebangsaan utama. Yudi dikenal sebagai figur yang aktif dalam pembahasan implementasi Pancasila di era modern.
Panggilan Revolusi Pancasila untuk Keadilan Sosial
Yudi Latif menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan kosmetik, tetapi harus mengakar di masyarakat, mengubah tatanan bergaul, serta membentuk kelembagaan politik dan ekonomi yang berkelanjutan. Dia menekankan tiga aspek utama yang perlu diperbarui: tata nilai Pancasila, tata kelola, dan tata sejarah.
Menurut Yudi, setiap kebijakan atau perilaku yang bertentangan dengan logika Pancasila akan menghambat kemajuan bangsa, dan jika dibiarkan, Indonesia tidak akan mencapai kemerdekaan yang paripurna.
"Pancasila harus mengakar, mengubah tatanan bergaul, juga dalam menyusun kelembagaan politik dan ekonomi," kata Yudi dalam pidatonya.
Kritik Terhadap Demokrasi Politik Saat Ini
Yudi Latif mengkritik arah demokrasi Indonesia pasca-reformasi yang lebih fokus pada demokrasi politik yang hanya menguntungkan segelintir elite. Meskipun sudah lebih dari 25 tahun reformasi, dia menekankan bahwa stabilitas dan keberlanjutan bangsa masih kurang mantap.
Dia menambahkan bahwa demokrasi harus diukur dari kemampuannya memperkuat integrasi nasional, bukan memicu fragmentasi elit dan kepentingan.
"Kalau demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada masalah dalam cara kita mengembangkannya. Peringatan Hari Pancasila 2026 harus menciptakan demokrasi ekonomi dengan titik keadilan lebih baik di negeri ini, bukan kesenjangan makin terjadi," jelasnya.
Perlunya Demokrasi Ekonomi sebagai Bagian Revolusi Pancasila
Yudi Latif menekankan bahwa revolusi Pancasila bukan gerakan berdarah atau penuh kekerasan, melainkan proses radikal untuk mewujudkan simbol kehidupan sehari-hari. Dia menegaskan bahwa persatuan harus diimbangi dengan keseriusan mengembangkan keadilan ekonomi, karena tanpa keadilan, persatuan akan rapuh, dan sebaliknya keadilan selalu membutuhkan persatuan.
Demokrasi ekonomi, menurut Yudi, adalah keniscayaan untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia. Dia juga menekankan pentingnya pemahaman Pancasila yang benar di kalangan generasi muda, yang harus tercipta atas kerelaan, bukan karena paksaan atau seremonial.
Kehadiran Tokoh dan Peserta Acara
Selain Yudi Latif, acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan peserta terkemuka, antara lain:
- Andri Perkasa Kantaprawira, Ketua Badan Pagawe (BP) MMS dan jajarannya
- Pinisepuh MMS seperti Prof Ganjar Kurnia (Rektor Unpad dua periode), Nu'man Abdul Hakim (Wagub Jabar 2003-2008), Dr. Eni Sumarni (Anggota DPD RI Jabar 2014-2024), Dr. Ernawan S. Koesoemaatmadja (ahli manajemen), dan Hendi Kuncara Garnita (pengusaha)
- Komunitas aktivis mahasiswa serta perwakilan tokoh suku Aceh, Batak, Lampung, Minang, dan Tionghoa di daerah Sunda.
Acara ini menjadi wadah untuk merenungkan kembali makna Hari Lahir Pancasila, serta mengevaluasi bagaimana ideologi Pancasila dapat diterapkan secara nyata untuk mewujudkan keadilan sosial dan persatuan bangsa, khususnya melalui penerapan demokrasi ekonomi yang berkelanjutan.