Wampasena & Associates Dukung Tata Kelola Hukum Desa Cileungsi Kidul
Law Office Wampasena & Associates dukung program Desa Sadar Hukum di Cileungsi Kidul melalui 10 Pilar Program pendampingan hukum komprehensif untuk aparatur dan masyarakat desa.
Pendekatan Baru dalam Membangun Kesadaran Hukum Pedesaan
Pertumbuhan suatu desa tidak semata-mata ditentukan oleh infrastruktur fisik yang megah, melainkan juga oleh kepastian hukum dan kesadaran masyarakat akan hak serta kewajiban mereka. Pemahaman ini menjadi landasan utama bagi Law Office Wampasena & Associates dalam mendukung penuh program Desa Sadar Hukum di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Lewat program yang dinamakan Wampasena Village Legal Partnership Program (WVLPP), kantor hukum yang dipimpin oleh Arip Wampasena, S.H., M.H., C.Md. ini menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis Pemerintah Desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Ridho Choirul Umam Kumpulkan Pengurus PSI Bekasi untuk Perkuat Jaringan hingga ke Tingkat Desa
Krakter dan Peluang di balik UU Desa Nomor 6 Tahun 2014
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan yang dimiliki desa mengalami perluasan signifikan. Berbagai urusan pemerintahan mulai dari pengelolaan Dana Desa, penyusunan Peraturan Desa (Perdes), pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset desa, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini menjadi tanggung jawab langsung aparatur desa.
"Tanpa pendampingan hukum yang memadai, aparatur desa rentan menghadapi persoalan hukum—baik karena kurangnya pemahaman regulasi maupun lemahnya sistem administrasi pemerintahan," tegas Arip Wampasena.
Kewenangan besar tersebut nyatanya membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Banyak aparatur desa yang belum memiliki literasi hukum yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan secara optimal dan sesuai koridor hukum. Inilah mengapa kehadiran tenaga hukum profesional sebagai mitra desa menjadi sangat strategis—bukan sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih kepada mencegah masalah hukum sejak dini.
Baca Juga: Mourinho Kembali Latih Real Madrid Usai 13 Tahun Pergi Ganti Arbeloa
10 Pilar Pendampingan Hukum untuk Mewujudkan Desa Sadar Hukum
Dukungan Law Office Wampasena & Associates diwujudkan melalui 10 Pilar Program WVLPP yang komprehensif dan mencakup berbagai aspek pendampingan hukum di lingkungan pedesaan:
- Legal Consultation – Konsultasi hukum bagi Kepala Desa, perangkat desa, BPD, BUMDes, dan masyarakat umum
- Legal Drafting – Pendampingan penyusunan Perdes, Perkades, SK, kontrak kerja sama, MoU, dan dokumen hukum desa lainnya
- Village Legal Audit – Audit berkala terhadap regulasi, administrasi, aset, dan dokumen desa untuk memetakan potensi risiko hukum
- Legal Assistance – Pendampingan dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan penyelesaian masalah hukum
- Village Mediation Center – Penyelesaian sengketa warga secara damai melalui musyawarah untuk berbagai masalah seperti sengketa tanah, waris, perdata, dan konflik tetangga
- Legal Education – Penyuluhan hukum rutin untuk masyarakat tentang tanah, waris, perlindungan anak, KDRT, judi online, pinjaman online, dan UU ITE
- BUMDes Legal Support – Pendampingan hukum komprehensif untuk BUMDes mulai dari kontrak, legalitas, hingga perlindungan merek
- UMKM Legal Clinic – Pendampingan bagi pelaku UMKM dalam hal NIB, perizinan, kontrak kemitraan, dan perlindungan konsumen
- Village Legal Digital Service – Layanan digital yang mencakup WhatsApp Legal Center, QR pengaduan, konsultasi online, dan database regulasi desa
- Monthly Legal Report – Laporan berkala berisi aktivitas, evaluasi, dan rekomendasi hukum kepada Pemerintah Desa
Hukum sebagai Sarana Pemberdayaan, Bukan Sekadar Penyelesaian Sengketa
Yang membedakan program ini adalah pendekatannya yang tidak hanya berorientasi kuratif (menyelesaikan masalah yang sudah terjadi), melainkan juga bersifat preventif, edukatif, dan strategis. Hal ini tercermin dari tujuan utama program:
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh
- Meminimalkan risiko hukum dalam pengelolaan desa
- Meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik desa
- Memberikan perlindungan hukum bagi aparatur desa
- Memperkuat ekonomi desa melalui BUMDes dan UMKM yang sehat secara hukum
"Desa yang memiliki tata kelola hukum yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan pembangunan dan mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada seluruh masyarakat," papar Arip Wampasena.
Kolaborasi untuk Membangun Masa Depan Desa
Program kemitraan ini diusulkan berlaku selama satu tahun dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan hasil evaluasi bersama. Indikator keberhasilannya terukur secara jelas: meningkatnya tingkat tertib administrasi, berkurangnya sengketa di tingkat desa, dan tumbuhnya budaya sadar hukum di tengah masyarakat.
Dengan semboyan "Protecting Village Governance, Empowering Communities", Law Office Wampasena & Associates mengajak seluruh elemen desa—pemerintah desa, BPD, BUMDes, dan seluruh warga—untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjadikan Desa Cileungsi Kidul sebagai desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
Inisiatif ini membuktikan bahwa hukum tidak harus hadir dalam suasana yang menakutkan atau rumit. Justru sebaliknya, hukum seharusnya menjadi alat pelindung dan pemberdayaan yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan sistematis ini, Desa Cileungsi Kidul tengah menapaki jalur menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.