Wamensos Ajak Pemda Perbarui Data untuk Optimalisasi Program PBI JK
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengingatkan pemerintah daerah untuk memperbarui data guna memastikan optimalisasi program PBI JK selama audiensi bersama perwakilan pemda di Kementerian Sosial.
Pada Selasa (21/4/2026), Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono menggelar audiensi dengan perwakilan sejumlah pemerintah daerah di Kantor Kementerian Sosial. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya pemutakhiran data untuk memastikan optimalisasi program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Suasana audiensi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:
Konteks dan Tujuan Audiensi
Audiensi dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Tanggamus. Tujuan pertemuan adalah untuk membahas penguatan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas bantuan sosial di tingkat daerah. Selama pertemuan, sejumlah pemda menyampaikan tingginya kebutuhan PBI JK di tengah keterbatasan fiskal dan masih besarnya jumlah masyarakat rentan di wilayah masing-masing.
Permintaan Tambahan Kuota PBI JK dari Berbagai Daerah
Beberapa perwakilan pemda mengungkapkan kebutuhan mendesak akan tambahan kuota PBI JK untuk menutupi kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dan kuota yang tersedia:
- Kabupaten Tapanuli Utara: Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat wilayahnya bekerja di sektor pertanian dengan kondisi geografis menantang, sehingga membutuhkan tambahan kuota PBI JK. Ia juga menyebut bahwa dukungan Kementerian Sosial untuk penanganan bencana telah mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk 434 kepala keluarga, mencakup bantuan jaminan hidup, makanan, hingga stimulan ekonomi. Namun, proses pendataan masih berlangsung karena bencana dan curah hujan yang masih berlangsung di wilayahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai layanan terpadu satu pintu bagi masyarakat.
- Kabupaten Tanggamus: Perwakilan daerah ini menyampaikan bahwa sekitar 650 ribu jiwa membutuhkan layanan PBI JK, dan mengusulkan tambahan kuota sekitar 160 ribu jiwa untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Kabupaten Polewali Mandar: Bupati Samsul Mahmud mengungkapkan bahwa kebutuhan PBI JK di wilayahnya masih cukup besar dan belum sepenuhnya terakomodasi. Sepanjang Januari hingga April 2026, pemerintah daerah telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG, dengan peserta aktif mencapai 256.411 jiwa. Namun, jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa, menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Kebutuhan pembiayaan PBI JK di Polewali Mandar mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.
Panduan Pemutakhiran Data dan Cakupan PBI JK Saat Ini
Agus Jabo menegaskan bahwa penguatan PBI JK harus berbasis pada data yang akurat dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data bantuan sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JK dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Dalam paparannya, ia juga menyampaikan bahwa hingga Februari 2026, cakupan skema bantuan iuran JKN yang meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Hal ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga akurasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
"Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan agar jaminan kesehatan tepat sasaran."
Agus Jabo menambahkan bahwa PBI JK saat ini sudah sangat padat, sehingga daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak terdistribusi ke pihak yang tidak berhak. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat rentan.