Wali Kota Farhan Minta Sekcam dan Seklur Jemput Usulan Warga Lewat Prakarsa, Program Tak Lagi Ditentukan dari Atas
Wali Kota Farhan menempatkan sekcam dan seklur sebagai penjemput usulan warga lewat Prakarsa, dengan program yang harus punya output dan outcome terukur.
Pemerintah Kota Bandung menempatkan sekretaris kecamatan dan sekretaris kelurahan sebagai ujung tombak pengumpulan aspirasi warga. Lewat Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa), usulan masyarakat di tingkat RW dan kelurahan harus jadi dasar penyusunan kegiatan, bukan arahan yang turun dari pemerintah kota.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut kondisi antar kawasan tidak seragam, sehingga kebutuhan pembangunan tidak bisa disamaratakan. Persoalan yang mendesak di satu kelurahan belum tentu jadi prioritas di kelurahan lain. Karena itu, kata dia, usulan warga mesti jadi titik tolak penentuan kegiatan.
Farhan menegaskan Prakarsa harus membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan di lingkungannya. Ia meminta aparatur kewilayahan aktif menggali aspirasi, mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan usulan warga menjadi rencana kegiatan yang bisa dijalankan.
Baca Juga: Banyak Warga Bandung Masih Sisakan Makanan di Piring, Kebiasaan Zaman Krisis Ikut Berperan
"Prakarsa mesti datang dari bawah. Bukan top-down."
Pernyataan itu disampaikan Farhan pada Minggu (1/11/2026). Pendekatan dari bawah ini menyentuh langsung peran sekcam dan seklur, dua jabatan yang selama ini lebih banyak berurusan dengan administrasi dan pelaporan.
Pendampingan tetap di tangan pemkot
Meski ruang penentuan prioritas dibuka untuk warga, pemkot tetap mengawal pelaksanaan. Farhan menyebut pendampingan, dukungan administrasi, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian yang tidak bisa dilepas. Tujuannya agar setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan keberhasilan Prakarsa tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap. Setiap program mesti punya target keluaran, hasil yang jelas, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Dari bawah masalah dan kebutuhan diterjemahkan menjadi kegiatan. Output-nya terukur. Outcome-nya pemanfaatan terukur. Benefit dirasakan oleh semua pihak."
Selain ketepatan sasaran, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian. Perencanaan, penggunaan anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi harus punya ukuran yang jelas. Warga bisa mengetahui sejauh mana program yang mereka usulkan menjawab persoalan di lingkungannya.
Beban pengawasan bertambah di tingkat kewilayahan
Pola ini mengubah pembagian kerja di lapangan. Sekcam dan seklur tidak lagi sekadar meneruskan daftar kegiatan, tetapi ikut bertanggung jawab memastikan usulan warga layak dibiayai dan bisa dievaluasi. Artinya beban penyusunan dokumen perencanaan bergeser ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Perubahan cara perencanaan ini muncul di tengah sejumlah kebijakan kota yang menuntut penghematan dan penajaman prioritas. Pemkot Bandung sebelumnya menyiapkan aturan kerja dari rumah bagi ASN sebagai langkah efisiensi bahan bakar, seperti diberitakan dalam artikel Pemkot Bandung Siapkan Aturan WFH untuk ASN untuk Penghematan BBM. Logika penghematan yang sama kini menuntut program kewilayahan punya hasil yang bisa diukur, bukan sekadar serapan anggaran.
Contoh penataan kawasan yang menuntut koordinasi lintas wilayah juga sudah muncul. Menjelang pergantian tahun, Pemkot Bandung menutup Teras Cihampelas, langkah yang berdampak langsung pada pedagang dan pengunjung di kawasan tersebut, sebagaimana tercatat dalam laporan Tahun Baru 2026: Pemkot Bandung Tutup Teras Cihampelas, Ada Apa?. Kasus semacam ini memperlihatkan bahwa keputusan di tingkat kota tetap perlu diterjemahkan ke kebutuhan riil warga di lapangan.
Bagi pembaca di Bandung, Prakarsa menentukan ke mana usulan di tingkat RT, RW, dan kelurahan akan bermuara. Warga yang selama ini menyampaikan keluhan soal drainase, penerangan jalan, atau sampah ke pengurus RW kini punya jalur yang lebih jelas untuk membawanya ke dalam rencana kegiatan kecamatan.
Pemkot berharap pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi dan pelaksanaan kegiatan. Farhan menuntut program di setiap wilayah menghasilkan perubahan nyata agar anggaran pemerintah benar-benar memberi manfaat sesuai kebutuhan masyarakat setempat.