Tiga Hakim PN Depok Divonis di PN Bandung, Bambang Setyawan Paling Lama Tujuh Tahun Enam Bulan
Tiga pejabat PN Depok divonis di PN Bandung. Bambang Setyawan tujuh tahun enam bulan, I Wayan Eka Mariarta dan Yohansyah Maruanaya masing-masing lima tahun
Majelis Hakim PN Bandung menjatuhkan vonis kepada tiga pejabat Pengadilan Negeri Depok pada Senin (9/11/2026). Mantan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan mendapat hukuman terberat, tujuh tahun enam bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. Dua rekannya dihukum lebih ringan meski tetap masuk kategori berat.
Mantan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta divonis lima tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan. Hakim Jurusita PN Depok Yohansyah Maruanaya dihukum lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari. Ketiganya diperintahkan tetap ditahan dengan masa penahanan dikurangi seluruhnya.
"Mengadili, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana selama lima tahun enam bulan dan denda Rp 200 juta subsider 90 hari kurungan," kata hakim saat membacakan putusannya.
Ketiganya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan mencakup penerimaan suap hingga gratifikasi atas pengurusan perkara.
Selain pidana badan, majelis hakim mewajibkan uang pengganti. I Wayan dibebani Rp10 juta subsider satu bulan penjara. Bambang divonis membayar Rp1,56 miliar plus USD50 ribu dan SGD114 ribu, dengan sisa Rp121 juta subsider tiga bulan kurungan. Yohansyah diwajibkan membayar Rp872 juta dengan sisa Rp1,7 juta subsider satu bulan.
Hakim mencatat tiga hal yang memberatkan. Ketiganya dinilai tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mencerminkan kode etik dan perilaku hakim, serta merusak citra peradilan. Hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan serta masih memiliki tanggungan keluarga.
"Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan masa tahanan dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani proses penahanan," ucap hakim.
Perkara bermula dari urusan sita eksekusi tanah di Tapos, Kota Depok, seluas 6.520 meter persegi. Menurut dakwaan, I Wayan, Bambang, dan Yohansyah diminta mempercepat proses perkara itu oleh Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma. Keduanya kini berstatus terdakwa lain dalam kasus yang sama.
Baca Juga: Wali Kota Bandung Farhan Sebut 67 Titik Reklame Rusak Bakal Ditertibkan, Termasuk Milik Perusahaan
Bagi warga Depok dan Bandung Raya yang berurusan dengan pengadilan, vonis ini menyinggung hal yang paling dekat: kepastian atas tanah dan aset. Sengketa sita eksekusi di Tapos bukan perkara abstrak, melainkan menyangkut bidang tanah ribuan meter persegi yang menunggu kepastian hukum. Ketika prosesnya bisa dipercepat dengan imbalan, yang menanggung risikonya adalah pihak yang lemah posisinya.
Kasus ini juga menambah daftar persoalan integritas di lingkungan peradilan dan kadin yang kami liput sebelumnya sepanjang awal 2026. Di Depok, perkara serupa sempat mencuat lewat kronologi OTT Ketua PN Depok dengan transaksi Rp850 juta di Emeralda Golf. Sementara di Jawa Barat, sengketa kepengurusan Kadin Jabar berujung ke pengadilan dan dimenangkan Almer Faiq Rusydi di dua tingkat.
Ketiga terdakwa masih punya ruang mengajukan banding atas putusan majelis. Sampai upaya hukum itu ditempuh, status mereka tetap sebagai terpidana yang menjalani penahanan.