Wali Kota Bandung Farhan Sebut 67 Titik Reklame Rusak Bakal Ditertibkan, Termasuk Milik Perusahaan
Pemkot Bandung mendata 67 titik reklame rusak untuk ditertibkan, termasuk milik perusahaan. Wali Kota Farhan minta penegakan aturan tegas tetapi humanis.
Sebanyak 67 titik reklame di Kota Bandung masuk daftar penertiban karena kondisinya rusak dan tidak lagi berfungsi. Angka itu mencakup media promosi milik perusahaan yang dibiarkan tidak terawat, bukan hanya reklame perorangan atau usaha kecil.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan penegakan aturan tidak memilih sasaran. Penertiban yang biasa menyasar pedagang kaki lima dan bangunan liar akan diperluas ke reklame milik korporasi.
"Penertiban yang kita lakukan bukan hanya PKL dan bangunan liar, tetapi juga reklame yang kita ketahui dimiliki oleh perusahaan-perusahaan," ujar Farhan di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Menurut Farhan, konsistensi penegakan aturan menentukan integritas pemerintah di mata warga. Perusahaan dan masyarakat, katanya, memikul tanggung jawab yang sama untuk menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan perkotaan.
Baca Juga: Polres Sumedang Prioritaskan Longsor di Cadas Pangeran Jelang Musim Hujan Ekstrem
Pengawasan Ikut Menyasar Penebangan Pohon
Pengawasan tidak berhenti di reklame. Pemerintah kota juga memantau aktivitas penebangan pohon oleh perusahaan. Farhan mengingatkan pemegang izin tetap wajib menjaga lingkungan dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Ia meminta perangkat daerah memastikan penertiban berjalan sesuai aturan. Petugas di lapangan diminta mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis supaya penegakan aturan tidak memicu konflik.
"Hal-hal yang menjadi penekanan bagi kita semua agar tegas, tetapi humanis. Jangan sampai terbawa emosi," katanya.
Farhan juga meminta aparatur daerah tidak teralihkan oleh dinamika di media sosial. Isu seputar pemerintah pusat, ujarnya, bukan tugas pemerintah kota, sehingga jajarannya diminta fokus pada pekerjaan pemerintahan daerah.
Beban Sampah dan Ruang Publik di Latar Belakang
Penataan wajah kota ini berjalan bersamaan dengan persoalan sampah yang belum tuntas. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan solusi jangka panjang lewat pengolahan sampah kota menuju pabrik RDF. Reklame rusak menambah beban visual ruang publik yang sudah menjadi perhatian pemkot.
Dari sisi anggaran, efisiensi juga sedang dikejar. Pemkot Bandung menyiapkan aturan WFH bagi ASN untuk penghematan BBM. Kebijakan itu menunjukkan belanja daerah sedang dirapatkan, sehingga penerimaan dari sektor reklame dan ketertiban izin ikut relevan.
Bagi warga Bandung, 67 titik reklame rusak berarti 67 potensi gangguan di jalan yang mereka lalui tiap hari. Reklame yang miring atau patah membahayakan pengendara dan pejalan kaki saat angin kencang, terutama di musim hujan.
Penertiban juga menyangkut keadilan di mata pelaku usaha kecil. Pedagang yang selama ini ditertibkan bisa membandingkan perlakuan terhadap perusahaan pemilik reklame besar. Karena itu, daftar 67 titik itu menjadi ujian apakah penegakan aturan benar-benar setara.
Farhan menyampaikan arahan itu di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin (9/11/2026). Sampai pengumuman tersebut, belum ada keterangan resmi soal tenggat penertiban maupun besaran sanksi bagi pemilik reklame yang tidak membongkar sendiri medianya.