Forum Pimred SMSI Jateng Desak Kapolri Ungkap Dalang Penyadapan Nomor Prabowo Usai Empat Perwira Jadi Tersangka
Forum Pimred SMSI Jateng mendesak Kapolri menetapkan dalang penyadapan nomor Presiden Prabowo setelah empat perwira tinggi jadi tersangka
Warga Jawa Barat yang menggantungkan informasi dari media siber kini menanggung risiko paling langsung dari kasus penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Ruang redaksi yang jadi sumber berita harian mereka ikut dibayangi kecemasan karena penyadapan tanpa prosedur menyasar jalur komunikasi jurnalis. Ketua Forum Pimred SMSI Provinsi Jawa Tengah, Amsir Sapernong, menyebut pengusutan tuntas perkara ini sebagai syarat rasa aman insan pers.
Perkara ini bergerak cepat di tingkat penyidikan. Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Dugaan penyadapan memakai sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang menyasar nomor pribadi kepala negara dan sejumlah tokoh bangsa. Penanganan teknis berada di bawah Tim Khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin.
Forum Pimred SMSI Jawa Tengah menilai penetapan tersangka baru menyentuh lapisan pelaksana. Mereka mendesak Kapolri dan tim khusus menetapkan dalang utama di balik operasi tersebut. Amsir menyampaikan permintaan itu secara terbuka dalam pernyataan di Semarang.
"Kami mendesak Kapolri beserta Timsus untuk secepatnya membongkar dan menetapkan dalang utama di balik operasi gelap ini."
Desakan itu bertumpu pada satu alasan praktis. Kekosongan informasi resmi soal siapa pemberi perintah membuka ruang bagi spekulasi dan saling tuduh antar-faksi di ruang publik. Forum Pimred menilai jurnalisme yang sehat butuh fakta hukum yang sudah berkekuatan tetap, bukan teka-teki yang dibiarkan menggantung.
Beban ganda bagi pembaca dan pekerja media
Bagi pembaca di Bandung Raya, dampaknya bukan perkara abstrak. Media siber daerah mengandalkan wartawan yang berkomunikasi lewat kanal pribadi setiap hari. Ketika jalur komunikasi itu bisa disadap tanpa prosedur, sumber berita di tingkat kelurahan sampai kabupaten ikut menanggung risikonya. Warga yang melapor soal layanan publik pun berpotensi enggan bicara.
Baca Juga: Korsleting Listrik di Cisolok Sukabumi Hanguskan Tujuh Rumah, 24 Jiwa dari 7 KK Mengungsi
Tekanan serupa sudah muncul dalam isu lain yang menyinggung ruang gerak pers. Sebelumnya, sembilan pengurus SMSI Jawa Tengah dilantik untuk mengelola pendaftaran media siber di wilayahnya, dan forum pimred kini menuntut kepastian hukum agar kerja pengawasan itu tidak jalan di tempat. Lihat pelantikan pengurus SMSI Jawa Tengah.
Kasus ini juga bukan yang pertama menyangkut penindakan tanpa pandang jabatan. Polri pernah menjalankan penegakan hukum terhadap tambang ilegal secara menyeluruh di sejumlah daerah, seperti tercatat dalam liputan kami soal langkah komprehensif Polri terhadap tambang ilegal. Pola yang sama diuji lagi sekarang, kali ini pada perkara yang menyentuh kepala negara.
Forum Pimred SMSI Jawa Tengah menyatakan komitmen mengawal demokrasi dan mendukung penindakan terhadap siapa pun yang terbukti sebagai aktor intelektual, tanpa memandang status atau kekuatan politik. Kepastian hukum yang cepat dinilai mendesak untuk meredam spekulasi dan memulihkan ketenangan publik. Amsir juga menegaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara masuk kategori perbuatan yang mengancam keselamatan serta kedaulatan kepentingan negara, bukan tindak pidana siber biasa.
Apa yang ditunggu warga minggu ini
Yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah soal transparansi. Setiap pekan, warga Jabar bergantung pada laporan wartawan soal anggaran, layanan kesehatan, dan program bantuan. Perkara penyadapan yang berlarut menambah ketidakpastian di hulu rantai informasi itu. DPRD Jawa Barat sendiri sudah menyatakan komitmen mengawal program gizi gratis Prabowo, dan pengawasan legislatif semacam itu hanya berjalan jika informasi publik mengalir tanpa tekanan, seperti dalam artikel kami tentang komitmen DPRD Jawa Barat untuk program gizi gratis.
Sampai kini belum ada keterangan resmi soal siapa yang akan ditetapkan sebagai pemberi perintah. Forum Pimred SMSI Jawa Tengah menempatkan pengumuman itu sebagai ukuran apakah pengusutan berhenti di tingkat operator atau berlanjut ke aktor pengendali sistem sadap.