Terbaru! OJK Jabar & Cirebon Basmi Mafia Pangan, Kuatkan Literasi Keuangan
OJK Jabar & Pemkab Cirebon bersinergi basmi mafia pangan, tingkatkan literasi keuangan & akses pembiayaan. Tujuannya, sejahterakan rakyat Cirebon!
OJK Jabar dan Pemkab Cirebon Bersinergi Berantas Mafia Pangan dan Perkuat Literasi Keuangan
CIREBON – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memperkuat kolaborasi strategis dalam memberantas praktik mafia pangan dan tengkulak. Upaya krusial ini akan didukung oleh peningkatan literasi keuangan serta perluasan akses pembiayaan formal bagi masyarakat, demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi.
Komitmen ini ditegaskan oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, dalam pertemuannya dengan Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, di Kantor Bupati Cirebon pada Senin, 15 Desember 2025.
Tantangan dan Potensi Ekonomi Kabupaten Cirebon
Dalam kesempatan tersebut, Darwisman mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon yang pada triwulan III 2025 mencapai 6,16 persen, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan signifikan ini didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang 80,20 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Meskipun demikian, tantangan serius masih membayangi, dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang berada di angka 10,23 persen, setara dengan 229,64 ribu jiwa. Darwisman menekankan, “Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.”
Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi ekonomi sangat besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Komoditas Unggulan dan Kawasan Perkotaan Non-Metropolitan Jawa Barat. Sektor-sektor unggulan meliputi:
- Pertanian: Terutama mangga, serta produk peternakan seperti domba dan itik.
- Industri Pengolahan: Meliputi manufaktur batu alam, sandal karet, dan konveksi.
- Jasa: Sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum.
- Perikanan: Komoditas seperti garam, ikan kerapu, rajungan, kepiting, dan produk perikanan lainnya.
Dorongan Literasi Keuangan dan Pemutusan Rantai Tengkulak
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengamini potensi besar daerahnya, namun menggarisbawahi perlunya penguatan pemahaman masyarakat terkait pendidikan dan literasi keuangan. Ia mencontohkan, “Masih ada orang tua nelayan yang mempertanyakan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya karena merasa akan tetap menjadi nelayan. Padahal pendidikan dan literasi keuangan sangat penting agar generasi nelayan dapat hidup lebih sejahtera.”
Imron juga menyoroti maraknya praktik bank emok (pinjaman informal) dan ketergantungan masyarakat pada tengkulak yang kerap memonopoli harga di pelelangan ikan dan komoditas pertanian. Ia melihat peluang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai solusi potensial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, asalkan ekosistemnya berbasis pada usaha kerakyatan. Namun, hal ini memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.
“Pelaku UMKM jumlahnya banyak, tetapi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih sedikit. Akibatnya, masyarakat memilih tengkulak. Untuk memutus rantai ini, diperlukan program menyeluruh, termasuk pupuk subsidi dan dukungan pembiayaan yang lebih luas,” tegas Imron.
Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan OJK dalam memerangi mafia pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Membangun Kepercayaan pada Lembaga Keuangan Formal
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menambahkan bahwa tantangan utama di Kabupaten Cirebon tidak hanya akses pembiayaan, melainkan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal.
“Banyak masyarakat masih merasa lebih mudah berhubungan dengan tengkulak atau pinjaman informal karena prosesnya cepat, meski merugikan. Tugas kami memastikan layanan keuangan resmi hadir secara sederhana, dekat dengan masyarakat, dan sesuai kebutuhan mereka,” jelas Agus.
Sinergi antara OJK dan Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat.