Syafrudin Budiman: Survei Kepuasan 79,3 Persen Bukti Apresiasi Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran
Syafrudin Budiman menyebut survei kepuasan 79,3 persen sebagai apresiasi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, namun menekankan pemerintah tidak boleh berpuas diri dan harus memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak nyata ke lapangan kerja dan UMKM.
Angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 79,3 persen berdasarkan survei Indonesia Network Election Survey menjadi sorotan. Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP-08), Syafrudin Budiman, menilai angka tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat, namun pemerintah diminta tidak cepat berpuas diri.
Syafrudin mengingatkan agar angka survei tidak dijadikan alasan untuk mengurangi kerja. "Angka 79,3 persen ini menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, pemerintah jangan menjadikan angka kepuasan sebagai alasan untuk cepat berpuas diri," katanya, Senin (28/9/2026) di Jakarta.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan menjadi salah satu fondasi yang dinilai positip. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, meningkat dari 5,03 persen pada 2024. Pada triwulan II 2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
Baca Juga: Menhan Sjafrie Larang Prajurit Yon TP 335 Tasikmalaya Menyakiti Hati Rakyat
Untuk warga Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi ini perlu ditilik dari dampaknya ke lapangan kerja dan daya beli. Syafrudin menekankan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut memberikan dampak nyata terhadap UMKM dan masyarakat di tingkat akar rumput.
Pembangunan infrastruktur menjadi bagian yang disoroti. Data pemerintah mencatat peresmian 1.151 kilometer jalan daerah yang tersebar di 37 provinsi. Di Jawa Barat, pembangunan infrastruktur ini berpengaruh terhadap konektivitas antar wilayah dan akses pengiriman barang dari pelaku usaha kecil.
"Infrastruktur harus bermuara pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, bukan berhenti pada pembangunan fisiknya," tutur Syafrudin.
Baca Juga: Wali Murid Bacok Guru SD di Sleman, Anak Berkebutuhan Khusus jadi Pemicu Miskomunikasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian. Program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal. Di Jawa Barat yang memiliki populasi besar, program ini menyentuh langsung kehidupan keluarga kurang mampu melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut diperhatikan. Program ini dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi di tingkat akar rumput. Di pedesaan Jawa Barat, keberadaan koperasi yang kuat bisa menjadi sarana penyimpanan dan pemasaran hasil pertanian bagi warga.
"Yang penting adalah memastikan seluruh program tersebut memiliki tata kelola yang baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ucap Syafrudin.
Pada sektor energi, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia pada Juli 2026 diharapkan dapat memperbesar nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Hilirisasi commodity strategis ditargetkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat industri nasional.
Syafrudin menegaskan pemberantasan korupsi tetap menjadi kunci kepercayaan publik. "Uang negara harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh tebang pilih," katanya.
Ke depan, Syafrudin berharap seluruh capaian ini menjadi fondasi untuk agenda pembangunan berikutnya. Ia menilai ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar angka survei, melainkan kemampuan menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat.
"Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari popularitas, tetapi dari seberapa besar kebijakan negara mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkas Syafrudin.