Putih Sari Gelar Sarasehan Kebangsaan di Tarumajaya Bekasi, Bahas Pancasila hingga Amendemen UUD 1945
Putih Sari menggelar Sarasehan Kebangsaan di Tarumajaya, Bekasi, membahas Pancasila, kedudukan MPR, dan amendemen UUD 1945 di depan tokoh desa dan warga.
Warga Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, mendapat penjelasan langsung soal kedudukan konstitusi dan peran MPR RI pada Rabu (11/11/2026). Forum itu digelar di kediaman H. Hasan Basri, Desa Pusaka Rakyat, dan dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta elemen warga setempat.
Anggota MPR RI Putih Sari yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menjadi pembicara dalam Sarasehan Kebangsaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertemuan semacam ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus edukasi kebangsaan bagi masyarakat.
Bagi warga Bekasi, penjelasan itu menyentuh hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai wakil dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang mencakup Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Purwakarta, Putih Sari menyebut dirinya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi konstituen. Tugas di MPR RI disebutnya sebagai amanah untuk menyosialisasikan konstitusi dan nilai kebangsaan.
Baca Juga: LVRI Karawang dan PPM Ajak Guru Tanamkan JSN-45 kepada Pelajar di Peringatan Hari Pahlawan
Apa yang dijelaskan soal MPR dan UUD 1945
Putih Sari menguraikan kedudukan MPR RI sebagai lembaga negara yang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Kedua unsur keterwakilan itu memiliki mekanisme dan fungsi masing-masing dalam sistem ketatanegaraan.
Ia juga membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan penyelenggaraan negara. Menurutnya, seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus punya pijakan konstitusional dan sejalan dengan prinsip dasar yang sudah disepakati.
Baca Juga: Empat Pesantren di Jabar dan NTB Terima Sarana Air Bersih Rp300 Juta
Perjalanan amendemen UUD 1945 pada 1999 sampai 2002 turut diulas dalam forum itu. Perubahan tersebut membawa pembaruan dalam sistem demokrasi, pembatasan masa jabatan presiden, serta penataan kembali hubungan dan kewenangan lembaga-lembaga negara.
Meski sudah diamendemen, Putih Sari menegaskan fondasi kehidupan berbangsa tidak boleh bergeser. Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika disebutnya sebagai konsensus yang menjadi tanggung jawab seluruh warga.
Pancasila diminta masuk ke perilaku harian
Dalam paparannya, Putih Sari menyoroti kebiasaan memperlakukan Pancasila sebatas hafalan atau simbol dalam acara formal. Ia meminta lima sila tercermin dalam perilaku sehari-hari, dari kehidupan keluarga, lingkungan sosial, pekerjaan, sampai pelaksanaan tugas pemerintahan.
"Sebagai manusia, kita semua tentu ingin dihormati, dihargai, disayangi, dan diperlakukan dengan baik. Karena itu, kita juga harus memberikan penghormatan dan perlakuan yang baik kepada orang lain."
Pesan itu ia sambungkan dengan cara warga menyikapi perbedaan. Keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan pandangan dinilai sebagai kekayaan yang tidak semestinya menjadi sekat pemisah. Dalam konteks demokrasi, ia meminta masyarakat dewasa menghadapi perbedaan pilihan politik tanpa menghilangkan rasa persaudaraan dan solidaritas sosial.
Soal pembangunan, Putih Sari menilai pengabdian tidak harus lewat jabatan formal. Setiap profesi dinilai punya nilai penting asalkan dijalankan dengan tanggung jawab dan memberi manfaat bagi orang lain.
"Untuk membangun Indonesia, kita tidak harus semuanya menjadi pejabat atau memiliki jabatan tertentu."
Keadilan sosial jadi ukuran kemajuan
Putih Sari menyebut sumber daya alam, kekayaan budaya, dan sumber daya manusia yang beragam sebagai modal Indonesia berperan di tingkat global. Namun ia menilai kemajuan bangsa tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Ukuran lain yang ia sebut adalah pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, kualitas pendidikan dan kesehatan, terbukanya kesempatan kerja, serta terpenuhinya hak seluruh warga negara. Menurutnya, keadilan sosial dan kemakmuran harus bisa dirasakan seluruh masyarakat, dan upaya itu butuh doa, usaha, serta ikhtiar bersama sesuai kemampuan masing-masing.
Isu keadilan sosial dan layanan dasar ini bukan hal baru dalam agenda kerjanya. Sebelumnya ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia lewat program Bangga Kencana sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045, seperti diberitakan dalam artikel Putih Sari: Bangga Kencana Fondasi SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045.
Di jalur layanan kesehatan, ia juga mendorong pemeriksaan kesehatan gratis dan GERMAS di Bekasi untuk mencegah penyakit tidak menular, yang diulas dalam laporan Putih Sari Dorong CKG & GERMAS di Bekasi untuk Pencegahan PTM 2045. Kedua program itu bersinggungan langsung dengan warga Tarumajaya yang sehari-hari mengakses layanan di puskesmas dan posyandu.
Sebelumnya, Putih Sari juga menyambangi Kampung Pulopanjang, Sukamakmur, untuk menjelaskan kewenangan MPR dan menyerap aspirasi warga, seperti tercatat dalam artikel Putih Sari Datangi Kampung Pulopanjang Sukamakmur untuk Jelaskan Kewenangan MPR dan Serap Aspirasi Warga. Pola yang sama terulang di Tarumajaya, dengan tokoh desa dan unsur BPD sebagai peserta utama.