Suhari Menang Praperadilan Usai 8 Tahun Berstatus Tersangka, Minta Polda Metro Jaya Terbitkan SP3
PN Jakarta Selatan mengabulkan seluruh permohonan praperadilan Suhari, tersangka kasus penganiayaan ringan sejak 2018. Ia dan kuasa hukumnya meminta Polda Metro Jaya segera menerbitkan SP3.
Status tersangka yang melekat hampir delapan tahun membuat usaha Suhari alias AOH merosot. Relasi bisnisnya menolak berurusan setelah tahu ia berstatus tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan ringan. Kondisi itu kini berpeluang berubah setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan seluruh permohonan praperadilannya terhadap Polda Metro Jaya pada Senin, 2 November 2026.
Perkara ini terdaftar dengan nomor 188/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dan didaftarkan pada 2 Oktober 2026. Polda Metro Jaya duduk sebagai termohon. Suhari ditetapkan sebagai tersangka sejak September 2018 dan hingga perkara itu masuk pengadilan, penanganannya belum menemukan ujung.
Undue delay jadi dasar permohonan
Kuasa hukum Suhari, Hebarto Sinaga dari Osman Lofim, menyebut penundaan penanganan perkara yang berkepanjangan sebagai salah satu substansi utama permohonan. Pihaknya mendasarkan argumen itu pada Pasal 158 huruf e KUHAP baru, yang memasukkan penundaan tanpa alasan sah sebagai objek pemeriksaan praperadilan.
Baca Juga: Warga Sukaraja Ronda Malam Diserang Geng Motor, Dua Tersangka Terancam 7 Tahun 6 Bulan Penjara
"Puji Tuhan, hari ini kita sudah selesai dalam satu rangkaian praperadilan. Untuk klien kami, Pak AOH. Dan hari ini, puji Tuhan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan seluruh permohonan kami," ujar Hebarto seusai persidangan.
Menurut Hebarto, proses hukum yang menggantung sekitar delapan tahun tidak bisa dibiarkan. Setiap orang, katanya, berhak atas proses hukum yang berjalan dalam waktu wajar dan memberi kepastian.
Bantahan Suhari dan dampaknya ke usaha
Suhari membantah tuduhan penganiayaan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengaku sudah menyerahkan saksi dan rekaman kamera pengawas yang mendukung bantahannya kepada penyidik.
"Saya dipanggil sebagai tersangka, tapi saya menghadirkan saksi yang tersorot oleh kamera CCTV. Semua saya hadirkan. Dan saya tidak menganiaya, tidak memukul, tidak apa-apa. Tapi saya dipanggil sebagai tersangka," kata Suhari.
Di luar urusan hukum, status itu merembet ke dapur rumah tangga dan lapangan usaha. Suhari menyebut informasi status tersangkanya sampai memengaruhi kepercayaan mitra kerja. Sebagian relasi memilih menjauh karena menganggapnya berurusan dengan hukum.
Ia juga menyebut keluarganya hidup dalam tekanan selama bertahun-tahun. Usaha yang semula lancar menurutnya ikut melambat karena orang enggan menemuinya. Bagi warga yang menggantungkan hidup pada usaha kecil, kasus semacam ini memperlihatkan bagaimana ketidakpastian hukum bisa langsung memukul pendapatan harian, bukan sekadar status di atas kertas.
Menunggu langkah penyidik
Pihak Suhari berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti putusan pengadilan. Hebarto secara khusus meminta penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar kliennya lepas dari ketidakpastian.
"Kita berharap polisi lebih baik dan SP3 segera diberikan, dan tidak ada lagi kelanjutan dari tersangka dari klien kami," tegas Hebarto.
Harapan itu tetap harus dibedakan dari amar putusan praperadilan. Penerbitan SP3 adalah langkah tersendiri yang kewenangannya ada di tangan penyidik dan harus ditempuh sesuai ketentuan hukum. Sampai Senin sore, belum ada keterangan resmi soal tindak lanjut dari Polda Metro Jaya.
Lama proses, persoalan berulang
Persoalan perkara yang bertahun-tahun tanpa kejelasan bukan hal baru di lingkungan penegakan hukum. Di wilayah lain, kepolisian justru menempuh jalur berbeda dengan menggandeng instansi lain untuk urusan yang lebih luas, seperti yang tergambar dalam liputan soal panen jagung Polda Metro Jaya di Bekasi dan pengawalan 50 hektare lahan jagung.
Di sisi lain, pembinaan internal aparat juga menjadi bagian dari upaya menjaga kinerja penyidik, seperti terlihat pada kegiatan pembinaan rohani dan mental di Polsek Cikarang Pusat. Bagi publik, yang paling terasa tetap hasil akhirnya: apakah sebuah laporan cepat selesai atau malah menggantung bertahun-tahun.
Putusan praperadilan ini tidak menilai terbukti atau tidaknya perkara pokok. Ruang lingkupnya hanya pada proses penanganan. Namun bagi Suhari, keputusan hakim itu menjadi titik yang ia tunggu sejak 2018, dengan satu pekerjaan rumah tersisa: menunggu penyidik menentukan langkah berikutnya.