Putih Sari Datangi Kampung Pulopanjang Sukamakmur untuk Jelaskan Kewenangan MPR dan Serap Aspirasi Warga
Putih Sari menyambangi warga Kampung Pulopanjang Sukamakmur Bekasi untuk menjelaskan kewenangan MPR RI dan menampung aspirasi soal layanan publik.
Warga Kampung Pulopanjang, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, mendapat kesempatan menyampaikan keluhan langsung kepada wakil mereka di Senayan pada akhir pekan ini. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari, datang ke kampung tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Sarasehan Kebangsaan MPR RI. Forum itu mengambil tema "Mengenal MPR RI, Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan dan Pengawal Konstitusi".
Sarasehan berlangsung di lingkungan permukiman warga, bukan di gedung pemerintahan. Tuan rumah, Inah, menerima rombongan bersama Ketua RT Ismail. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Bekasi Darissalam, tokoh masyarakat Mamad, Ketua PAC dan ranting Partai Gerindra Kecamatan Sukakarya Risam, Babinsa Desa Sukamakmur Karsim, serta Bimaspol Desa Sukamakmur Sulaeman. Rangkaian acara dibuka dengan tugas dirijen oleh Hafifah, dilanjutkan sambutan tuan rumah dan anggota DPRD, sementara doa dipimpin Ulis Anim.
Kegiatan semacam ini bukan yang pertama bagi Putih Sari di Bekasi. Sebelumnya ia mengajak warga Kampung Binong Bekasi mempelajari empat pilar MPR RI dalam forum serupa. Pola yang dipakai sama, yaitu mendatangi permukiman warga dan menjelaskan langsung tugas lembaga negara.
Baca Juga: Kasus Rumsih, Nenek yang Nyaris Dihakimi di Cibungbulang, Berakhir Damai Tanpa Laporan Polisi
Dalam penyampaian materinya, Putih Sari menjelaskan bahwa MPR RI terdiri atas anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Kedua unsur itu punya peran representasi berbeda, tetapi bersama menjalankan kewenangan konstitusional MPR. Ia juga memaparkan perjalanan perubahan UUD 1945 pada 1999 hingga 2002, termasuk konsekuensi bahwa MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.
"Rumah kebangsaan adalah ruang bagi kita semua. Perbedaan pilihan politik, latar belakang, maupun pandangan tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap saling menghormati dan menjaga persatuan," ungkapnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IX, ia menyinggung sektor yang menjadi lingkup kerjanya, yakni kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial. Menurutnya, persoalan di sektor-sektor itu butuh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan warga. Ia menyatakan aspirasi warga akan disalurkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, baik lewat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Bagi pembaca di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, penjelasan soal kewenangan MPR ini berkaitan dengan daerah pemilihan Putih Sari, yaitu Jawa Barat VII. Warga yang memahami pembagian tugas lembaga negara bisa menilai ke mana aspirasi mereka seharusnya diarahkan, apakah ke DPRD, DPR RI, atau kementerian. Pemahaman itu juga menjadi dasar ketika warga menilai kinerja wakilnya di bidang layanan publik.
Isu kesehatan yang dibawa Putih Sari sejalan dengan kegiatannya di forum lain. Ia pernah mendorong CKG dan GERMAS di Bekasi untuk pencegahan PTM 2045, dan mengajak masyarakat Bekasi cerdas menggunakan obat lewat Gema Cermat. Dua program itu menyentuh langsung urusan warga, mulai dari pemeriksaan kesehatan berkala sampai cara memakai obat yang benar.
Putih Sari menutup materinya dengan ajakan merawat persatuan dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari, dari lingkungan keluarga sampai penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga meminta warga mengedepankan dialog dan menghindari sikap yang memecah belah.