Risiko Etika di Balik Kebijakan: Akademisi Ungkap Kelemahan Sayembara Begal Ala Dedi Mulyadi
Guru besar Unpad Muradi kritik sayembara begal Dedi Mulyadi karena tidak etis bagi pejabat. Koordinasi formal dengan kepolisian seharusnya diprioritaskan.
Akademisi Unpad kritik tajam kebijakan sayembara begal yang digagas Dedi Mulyadi
Guru besar ilmu politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, melontarkan kritik tajam terhadap inisiatif sayembara penangkapan begal yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut dia, langkah tersebut mengandung masalah etika yang mendasar bagi seorang pejabat publik.
Pejabat Publik dan Batas Etika Kebijakan
Muradi menegaskan bahwa tindakan kontroversial semacam ini tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang yang menduduki jabatan resmi. Baginya, sayembara merupakan mekanisme informal yang tidak cocok dijadikan kebijakan kepala daerah.
"Kalau disayembarakan sebenarnya kan sesuatu yang informal ya. Kalau itu dijadikan sebagai kebijakan Gubernur, maka itu menyalahi etika. Etika dia sebagai pejabat publik," jelas Muradi saat dikonfirmasi.
Koordinasi Formal yang Seharusnya Diprioritaskan
Dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Muradi menekankan bahwa kepala daerah seharusnya memprioritaskan fungsi koordinasi formal dengan institusi keamanan. Alih-alih mengumumkan sayembara secara terbuka, seharusnya yang dilakukan adalah memanggil dan berkoordinasi langsung dengan Kepolisian Daerah maupun Kepolisian Resor setempat.
"Bukan disayembarakan,"tegasnya.
Ia mengkritisi tajam karena inisiatif tersebut diambil secara terbuka tanpa menempuh jalur formal terlebih dahulu.
"Melakukan sayembara itu saya kira tidak etis secara birokrasi, secara politik. Karena dianggap dia tidak menempuh jalur yang formal untuk mengurangi aksi begal itu sendiri."
Potensi Risiko yang Mengkhawatirkan
Lebih lanjut, Muradi mengingatkan bahwa sayembara tidak memiliki ukuran yang jelas dan berpotensi memicu tindakan main hakim sendiri di tengah masyarakat.
- Tidak ada standar pengukuranyang jelas dalam penghargaan sayembara
- Risiko tindakan anarkibagi masyarakat yang menangani secara mandiri
- Memicu kecurigaan massaldi mana setiap pengguna motor tanpa plat atau penampilan tertentu bisa dicurigai sebagai preman
"Kalau saya bilang kan sayembara ini ukurannya tidak ada. Ini kan sama nanti mendorong orang untuk melakukan tindakan yang sifatnya mengarah kepada anarki. Bisa tidak begitu? Bisa,"paparnya.
Dinamika Media Sosial dan Standar Etika
Muradi mengakui bahwa di era media sosial, publik atau netizen sering kali menginginkan respons yang instan dan cepat terhadap situasi di lapangan. Namun, ia mengingatkan agar respons di dunia maya tidak mengaburkan standar etika birokrasi yang seharusnya dipegang teguh.
"Di era media sosial, ya publik mungkin butuh cepat. Secara etika ya salah, tapi buat netizen kan, 'oh tidak, itu bagus.' Artinya secara etika ya salah, tapi buat netizen kan beda persepsi."
Rekomendasi untuk Kebijakan yang Lebih Baik
Muradi pun berharap agar Dedi Mulyadi bisa mengedukasi publik akan pentingnya etika birokrasi tersebut. Ia menyarankan pendekatan yang lebih terukur dan formal.
"Tidak semata-mata untuk kepentingan media sosial, tapi untuk kepentingan yang lebih jauh. Artinya apa? Koordinasi, dorong kemudian pembentukan satgas dan sebagainya yang memang jauh lebih formal dan jauh lebih bisa terukur,"katanya.
Keseimbangan antara Formal dan Informal
Sebagai penutup, Muradi menekankan bahwa para pemimpin daerah harus mampu menyeimbangkan antara langkah formal dan informal. Jalur formal tetap harus didahulukan agar kehadiran negara dirasakan secara utuh oleh masyarakat.
"Jadi harus balance dulu secara formalnya. Jangan, kemudian yang informal dulu, baru yang formal. Sayembara kan informal. Jadi yang formal dulu dikerjakan."
Menurut Muradi, secara aturan memang tidak ada pelanggaran dalam kebijakan tersebut. Namun, dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, langkah itu dinilai tidak sehat dan tidak menggambarkan pola pemerintahan yang profesional.
Simak perkembangan terbaru seputar kebijakan keamanan di Jawa Barat dan analisis berbagai perspektif terkait penanganan kriminalitas jalanan.