Apud Syaepudin Dilantik Jadi Ketua FKDM Bekasi, Fokus Mediasi Masalah Masyarakat Sebelum Meledak
Apud Syaepudin dilantik jadi Ketua FKDM Bekasi, forum mediasi dini untuk menyelesaikan masalah masyarakat sebelum meledak jadi konflik terbuka.
Warga Kabupaten Bekasi kini memiliki garda terdepan baru dalam penanganan potensi konflik di lingkungan mereka. H. Apud Syaepudin resmi dilantik sebagai Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bekasi oleh Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmadja, Senin (20/1).
FKDM berperan penting sebagai ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendeteksi dini berbagai potensi konflik. Praktisi hukum Ipung D. Tarsovie menjelaskan, forum ini harus mampu membaca potensi kerawanan sejak awal sebelum persoalan kecil berubah menjadi konflik besar yang mengganggu ketenteraman warga.
"Ketika ada permasalahan di masyarakat, kita harus mampu meminimalisir dan memediasikan sejak dini. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan melalui komunikasi justru dibiarkan berkembang dan akhirnya menimbulkan gejolak," kata Ipung.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Imbau Sekolah di Bogor dan Sukabumi Gelar KBM Daring Mulai Senin
Kabupaten Bekasi dikenal memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang sangat kompleks. Pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat membuat interaksi antarwarga semakin beragam, tak jarang memunculkan gesekan di tingkat RT, RW, hingga desa. Di sinilah FKDM dituntut hadir sebagai jalan tengah sebelum masalah melibatkan aparat penegak hukum.
Ipung mengingatkan, FKDM memiliki batas kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Apabila mediasi tidak mampu menyelesaikan sebuah persoalan dan terdapat indikasi pelanggaran hukum, penanganannya harus diserahkan kepada pihak berwajib. "Kalau memang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan sampai masyarakat mengambil tindakan sendiri yang justru melahirkan persoalan hukum baru," tegas Ipung.
Sinergitas menjadi kata kunci dalam sistem kewaspadaan dini. FKDM Kabupaten Bekasi di bawah kepemimpinan Apud Syaepudin diharapkan mampu membangun koordinasi erat dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan. Pendekatan dialogis dan demokratis menjadi Modal utama forum ini agar masyarakat tetap leluasa menyampaikan aspirasi tanpa mengorbankan kondusivitas.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi perintahkan pemulihan 32 ha Kebun Karet Jalupang Subang
Apud Syaepudin, dalam keterangan terpisah, menyebut FKDM harus hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar기구 formal di atas kertas. Forum ini ditargetkan menjadi ruang yang inklusif dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tingkat grassroots.
Dengan pelantikan ini, warga Bekasi memiliki saluran tambahan untuk menyampaikan keluhan atau potensi konflik di lingkungan mereka sebelum situasi memburuk. FKDM membuka ruang bagi penyelesaian secara kekeluargaan, dengan tetap berlandaskan hukum yang berlaku.
Ipung berharap FKDM Kabupaten Bekasi di bawah komando Apud Syaepudin mampu mencegah berbagai potensi konflik agar Kabupaten Bekasi tetap aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat.