Relawan Prabowo-Gibran tuntut bukti jika Dasco disebut terlibat polemik ijazah Jokowi
Koordinator Nasional ARPG Syafrudin Budiman menolak keras narasi yang mengaitkan Dasco dengan gerakan Roy Suryo, menuntut bukti terbuka atau tidak perlu dipermasalahkan
Syafrudin Budiman, Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), menolak keras narasi yang mengaitkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan gerakan Roy Suryo dalam polemik ijazah Joko Widodo. Ia menilai tudingan itu tidak memiliki dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.
Syafrudin menantang siapapun yang menyebarkan tuduhan itu untuk membuka buktinya ke ruang publik. Tanpa bukti terverifikasi, klaim semacam itu hanya memperkeruh situasi politik.
"Mana buktinya? Apa dasar informasinya? Siapa yang bisa mengonfirmasi? Jangan membuat dugaan kemudian diposisikan sebagai fakta," kata Syafrudin saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: Sekdis Dishub Sukabumi berstatus tersangka asusila, peluang duduki kursi kepala dinas praktis pupus
Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak seharusnya menjadikan media sosial sebagai satu-satunya rujukan dalam menilai isu politik. Konten yang viral belum tentu mengandung kebenaran, justru verifikasi menjadi semakin krusial ketika tudangan bersifat serius.
"Viral bukan berarti benar. Ramai dibicarakan bukan berarti sudah terbukti," tegas Syafrudin.
Dalam konteks ini, Syafrudin mengaku tidak mengenal sosok bernama Dije yang disebut-sebut dalam jaringanvolunteer Jokowi selama delapan tahun. Ia menolak narasi yang dipaksakan dari sumber whose identitas dan posisi belum jelas.
Baca Juga: Masyarakat Ajak Orang Tua Lebih Selektif Pilih Tontonan untuk Anak
Syafrudin meminta agarvolunteer Jokowi danvolunteer Prabowo-Gibran tidak diperalat untuk saling bertikai. Perbedaan pandangan politik memang lazim, namun tuduhan tanpa dasar hanya menciptakan perpecahan antarkelompok.
"Jangan mau diadu domba. Kalau ada informasi, tabayunkan. Kalau ada tudangan, buktikan. Kalau belum terbukti, jangan dipaksakan menjadi kebenaran," katanya.
Mengenai polemik ijazah itu sendiri, Syafrudin menegaskan substansi harus dikembalikan pada mekanisme hukum. Ia menolak jika proses hukum dicampuri dengan spekulasi tentang aktor politik di belakangnya.
"Jangan setiap orang yang dianggap punya kepentingan politik kemudian dituduh berada di belakang sebuah gerakan tanpa bukti," tegas Syafrudin.
Ia mengingatkan bahwa kritik dan perbedaan pendapat tetap memiliki ruang dalam demokrasi. Namun kebebasan berpendapat harus diimbangi tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disebarkan tidak menyesatkan publik.
"Kita harus membedakan mana fakta, mana dugaan, mana opini. Itu yang penting," kata Syafrudin.