Puluhan siswa SD di Cikarang Timur alami gangguan pencernaan setelah konsumsi makanan program gizi
Puluhan siswa SD di Cikarang Timur alami gangguan pencernaan setelah konsumsi makanan basi dari program pemenuhan gizi SPPG 02 Tanjungbaru. Orang tua membentuk pemantauan mandiri sementara pemeriksaan resmi belum tuntas.
Setidaknya tiga belas siswa Sekolah Dasar di Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, mengalami mual dan sakit perut pada pertengahan September lalu. Mereka semua baru saja menyantap makanan dari program pemenuhan gizi yang dibagikan di sekolahnya.
Orang tua siswa langsung berbondong-bondong ke sekolah setelah mendengar keluhan anak-anak mereka. Sebagian besar anak menolak menghabiskan makanan yang dibawa pulang karena baunya sudah tidak sedap.
Program pemenuhan gizi di sekolah ini dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 02 Desa Tanjungbaru. Setiap hari, ratusan anak di empat sekolah dasar di desa tersebut menerima jatah makan dari dapur SPPG ini. Makanan diantar langsung ke sekolah sebelum jam istirahat.
Baca Juga: 317 Bangunan Liar di Cirebon Dibongkar, Ratusan PKL Belum Dapat Lokasi Pengganti
Melinda (34), salah satu orang tua siswa, mengatakan anaknya tidak mau makan siang di sekolah sejak kejadian itu. "Dulu anak saya lahap makannya, sekarang kalau bawa bekal dari rumah saja dia ragu-ragu," kata Melinda saat ditemui di rumahnya.
Kordinator SPPG 02 Tanjungbaru mengakui ada penundaan distribusi pada hari itu akibat masalah teknis di dapur. Makanan yang seharusnya sampai sebelum pukul 10.00 baru tiba menjelang waktu istirahat.该公司表示已采取改进措施。
Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi hingga kini belum memberikan penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan terhadap sampel makanan. Surat undangan rapat klarifikasi yang dijadwalkan pada akhir September juga tidak pernah terlaksana.
Baca Juga: Sekdis Perhubungan Sukabumi resmi dijemput polisi untuk pemeriksaan kasus pelecehan siswi PKL
Kelompok tani yang biasa menyediakan bahan baku untuk SPPG menyatakan pernah menyampaikan keberatan soal pembayaran yang tertunda selama dua bulan. Mereka menduga penundaan itu mempengaruhi kualitas bahan baku yang dikirim.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berjanji akan mengevaluasi seluruh SPPG di wilayahnya. Evaluasi ini meliputi pemeriksaan dapur produksi, rantai distribusi, dan kelayakan makanan sebelum diberikan kepada siswa.
Para orang tua kini membentuk grup komunikasi daring untuk memantau langsung menu makanan yang dibagikan setiap hari. Mereka secara bergantian kemanusiaan untuk hadir saat waktu distribusi makanan di sekolah.
Apabila ditemukan bukti pelanggaran standar keamanan pangan, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menghentikan sementara operasional SPPG yang bersangkutan. Penghentian ini bukan bentuk hukuman, melainkan upaya pencegahan agar ratusan anak lain tidak mengalami hal serupa.
Kasus ini menyeruak di saat program pemenuhan gizi di sekolah tengah diperluas cakupannya di seluruh Jawa Barat. Pada tahun sebelumnya, anggaran program ini naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan anggaran ini seharusnya seiring dengan penguatan pengawasan di lapangan.