Purbaya: WFH dan PJJ Bisa Hemat BBM 20 Persen di Tengah Krisis Energi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan WFH dan PJJ bisa hemat BBM 20 persen. Pemerintah menunggu kajian teknis sebelum menerapkan kebijakan efisiensi energi akibat lonjakan harga minyak dunia.
Krisis Energi Global dan Langkah Efisiensi Pemerintah
Krisis energi global semakin memuncak akibat perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia secara drastis. Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mengusulkan sejumlah kebijakan efisiensi energi, termasuk fleksibilitas kerja dari rumah (WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memperkirakan kebijakan ini bisa menghemat BBM hingga 20 persen.
Kebijakan WFH untuk Efisiensi Energi
Arahan untuk menerapkan WFH disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo. Ia menekankan bahwa fleksibilitas kerja ini akan diterapkan secara bertahap, dengan pengecualian untuk sektor layanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung.
"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam satu hari, dalam lima hari kerja," kata Airlangga dalam pernyataan kemarin.
Kebijakan WFH tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diimbau kepada sektor swasta dan pemerintah daerah. Skema teknis kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi dan targetkan mulai diterapkan setelah periode Lebaran 2026.
Estimasi Penghematan dan Manfaat Berganda Bagi Perekonomian
Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa kebijakan WFH bukan hanya membawa manfaat efisiensi energi, tetapi juga efek berganda bagi perekonomian domestik.
"Perhitungan kasarnya, penghematan BBM bisa mencapai sekitar 20 persen jika satu hari kerja dilakukan dari rumah," ujarnya.
Selain mengurangi konsumsi BBM, fleksibilitas kerja ini juga diprediksi meningkatkan aktivitas di rumah tangga dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata domestik.
Rencana PJJ yang Disesuaikan dengan Jenjang Pendidikan
Selain WFH, pemerintah juga merencanakan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenjang pendidikan. Kebijakan ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pekan lalu.
"Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor," ujar Pratikno.
Untuk materi teoritis, sekolah dan perguruan tinggi didorong memaksimalkan pembelajaran daring, sedangkan kegiatan praktikum tetap dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga kualitas pendidikan. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan PJJ tidak akan diterapkan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Penerapan PJJ diharapkan bisa menekan mobilitas harian siswa dan tenaga pendidik, sehingga mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Namun, perubahan pola kehadiran siswa juga berpotensi memengaruhi distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini masih dalam pembahasan lebih lanjut.
Tantangan dan Kritik dari Pihak Terkait
Meskipun memiliki potensi manfaat, kebijakan WFH dan PJJ juga menuai sejumlah kritik dan tantangan. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi energi.
"Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ terhadap capaian belajar, kesenjangan akses, serta kondisi psikososial peserta didik," katanya.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur digital Indonesia belum mumpuni untuk mendukung pembelajaran daring secara luas, yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, Lalu menyarankan agar kebijakan PJJ diterapkan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang atau dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.
Sementara itu, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengajukan usulan yang lebih kontroversial: menghentikan sementara program MBG untuk mengalokasikan dana tersebut menghadapi krisis energi.
"Dalam situasi krisis, pendidikan harus didahulukan. MBG stop dulu," ujarnya ketika dihubungi.
Ia menegaskan bahwa program MBG selama ini banyak mendapat kritik karena tidak tepat sasaran dan rawan korupsi. Namun, Ubaid juga menekankan bahwa pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa PJJ bisa menyebabkan jurang kesenjangan pendidikan yang lebar, terutama terkait infrastruktur jaringan dan kesiapan pedagogi guru.
"Ini bukan penghematan, tapi marginalisasi tanggungjawab negara," ujarnya, menambahkan bahwa kebijakan PJJ hanya memindahkan beban dari negara ke kantong orang tua. Ubaid juga mengkhawatirkan terjadinya penurunan kompetensi generasi muda akibat learning loss yang pernah terjadi selama pandemi, yang bisa membuat daya saing generasi mendatang lemah.
Langkah Pendukung Lainnya untuk Stabilitas Fiskal dan Energi
Selain kebijakan WFH dan PJJ, pemerintah juga mengambil langkah lain untuk menjaga stabilitas fiskal dan energi. Pemerintah meningkatkan produksi batu bara dan mengkaji potensi penerimaan negara dari pajak ekspor komoditas tersebut untuk menambah pendapatan negara di tengah tekanan global. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi energi yang lebih efisien, seiring dengan tingginya harga minyak mentah dunia. Pemerintah juga tetap menjaga disiplin fiskal, dengan target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.
Kebijakan efisiensi energi yang diusulkan pemerintah ini menjadi langkah proaktif untuk menghadapi krisis energi global. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah ini tidak mengorbankan prioritas lain seperti kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kajian teknis yang sedang berjalan diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan dan kritik yang muncul, sehingga kebijakan ini bisa diterapkan dengan efektif dan berkelanjutan.