646 Ibu Meninggal di Jabar pada 2025, DP3AKB Gencarkan Program KB untuk Turunkan Angka Kematian
646 ibu meninggal di Jawa Barat pada 2025, turun dari 749 kasus tahun sebelumnya. DP3AKB gencarkan program KB dan edukasi keluarga untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Angka kematian ibu di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi. Pada 2025, tercatat 646 kasus kematian ibu atau setara 88,78 per 100.000 kelahiran hidup. Angkanya memang turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 749 kasus, tapi jumlahnya masih jauh dari target yang diharapkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan penyebab utama kematian ibu meliputi komplikasi non-obstetrik, hipertensi dalam kehamilan, permasalahan saat persalinan dan masa nifas, serta perdarahan obstetrik. Sementara itu, kematian bayi связаны dengan gangguan pernapasan atau kardiovaskular, bayi berat lahir rendah, prematuritas, dan infeksi.
Siska menilai masalah ini tidak bisa ditangani hanya ketika ibu sudah ada di fasilitas kesehatan. Pencegahan harus dimulai jauh sebelum kehamilan terjadi. "Pencegahannya tidak dapat hanya bertumpu pada pelayanan kesehatan ketika ibu sudah berada di fasilitas kesehatan, tetapi harus dibangun sejak sebelum kehamilan, selama kehamilan, persalinan, masa nifas hingga periode neonatal," katanya.
Baca Juga: Oknum Pejabat Dishub Sukabumi Resmi Dibawa Polisi untuk Pemeriksaan Kasus Dugaan Pelecehan Siswi PKL
Faktor di luar jangkauan fasilitas kesehatan turut andil dalam menimbulkan risiko. Siska menyebut perencanaan kehamilan yang kurang matang, usia dan kondisi kesehatan ibu saat hamil, jarak antarkehamilan yang terlalu dekat, serta rendahnya pengetahuan keluarga menjadi pemicu utama. Keterlambatan keluarga dalam mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan juga berkontribusi.
DP3AKB Jawa Barat bakal memperkuat intervensi melalui program keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan masyarakat. Siska mendorong setiap pasangan untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran sesuai kondisi kesehatan dan kebutuhan keluarganya.
Mereka juga mengoptimalkan peran Motekar dan Teladan KB sebagai penggerak di lapangan. Tugas mereka meliputi edukasi masyarakat, menemukan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus, mendorong perubahan perilaku, serta menghubungkan keluarga dengan layanan yang diperlukan.
Siska menegaskan keselamatan ibu dan bayi bukan sekadar tanggung jawab ibu. "Keselamatan ibu dan bayi bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam keluarga," katanya. Menurut dia, pernyataan pemerintah pusat mengenai angka kematian ini sebaiknya dipandang sebagai alarm sekaligus momentum memperkuat gerakan bersama, bukan sekadar kritik terhadap daerah.