Program Rutilahu Bandung: Target 2.000 Rumah Digodok hingga 2026
Pemkab Bandung menargetkan perbaikan 2.000 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga 2026. Program prioritas ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian warga, dengan sekitar 1.000 unit disalurkan via Dinas Perkimtan. Bupati Dadang Supriatna optimis genjot target jika anggaran TKD pulih.
Program Rutilahu Kabupaten Bandung: Target 2.000 Rumah Digodok hingga 2026
Bandung, Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung siap menggeber program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan target 2.000 unit hingga tahun 2026. Inisiatif ini menjadi bagian integral dari prioritas daerah guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, menegaskan komitmen Pemkab Bandung dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Peningkatan Kualitas Hunian sebagai Prioritas Utama
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada Kamis (25/1) di Bandung, mengungkapkan asal mula target 2.000 Rutilahu ini. Angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai jalur pengajuan, baik melalui mekanisme Rembug Bedas yang melibatkan kepala desa maupun pengajuan langsung dari dinas terkait.
"Target kita itu ternyata, di tahun ini tuh kurang lebih sekitar 2000-an dan ada yang dititipkan melalui Kepala Desa dengan program Rembug Bedas, ada juga yang langsung dari dinas," jelas Bupati Dadang Supriatna.
Dari total target 2.000 rumah, sekitar 1.000 unit akan disalurkan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
"Sehingga yang biasanya itu ada di angka 3.600 sekarang berkurang karena anggaran berkurang, maka untuk Rutilahu ini disimpan di Dinas Perkimtan sekitar kurang lebih sekitar 1.000 rumah," paparnya.
Tantangan Anggaran dan Potensi Peningkatan Target
Meskipun terjadi penyesuaian anggaran yang menyebabkan kuota berkurang dari angka sebelumnya 3.600 unit, Bupati Dadang Supriatna optimis dapat menggenjot kembali program ini jika alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kembali normal. Pihaknya bahkan telah mendata hampir 25.000 rumah yang seharusnya mendapatkan perbaikan, menyoroti skala kebutuhan yang signifikan di wilayah tersebut.
"Tapi kalau seandainya di sini Transfer ke Daerah (TKD) kembali lagi kepada semula, kita akan genjot lagi, karena ternyata tercatat dengan data-data yang baru hampir 25 ribu rumah lagi yang harus kita perbaiki," tambahnya.
Optimalisasi Kebutuhan Dasar Masyarakat
Menyikapi arahan Bupati, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin, menyatakan kesiapannya untuk mengoptimalkan sepenuhnya upaya dinas dalam mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menekankan pentingnya optimalisasi peta kebutuhan masyarakat, yang meliputi:
- Perbaikan Rutilahu
- Penanganan kawasan kumuh
- Pelayanan terkait permakaman
"Dengan pernyataan Bupati terkait tiga kebutuhan dasar masyarakat, kami di daerah berupaya mengoptimalkan peta kebutuhan masyarakat. Optimalisasi ini dilakukan baik dari sisi Rutilahu, penanganan kawasan kumuh, maupun pelayanan terhadap permakaman," jelas Enjang Wahyudin.
Upaya terpadu ini diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan kualitas hidup warga Kabupaten Bandung, selaras dengan visi pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.