Polemik Bandung Zoo: YMT Kembalikan Satwa, Pemerintah Ambil Alih
Mengawali babak baru dalam sejarah pengelolaan Kebun Binatang Bandung, Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) secara resmi menyerahkan kembali tanggung jawab penuh atas seluruh satwa kepada pemerintah.
Pengantar: Pergeseran Tanggung Jawab Kebun Binatang Bandung
Mengawali babak baru dalam sejarah pengelolaan Kebun Binatang Bandung, Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) secara resmi menyerahkan kembali tanggung jawab penuh atas seluruh satwa kepada pemerintah. Langkah ini ditempuh menyusul pencabutan izin operasional yayasan, yang secara fundamental menghilangkan dasar hukum bagi YMT untuk melanjutkan perannya sebagai pengelola dan perawat fasilitas konservasi tersebut.
Latar Belakang dan Alasan Penyerahan
Ketua Pengurus YMT, John Sumampauw, menjelaskan bahwa pencabutan izin operasional menjadi pemicu utama di balik keputusan berat ini. "Intinya kami ingin mengembalikan tanggung jawab kami sebagai pengelola dan perawat satwa. Dengan surat ini, resmi sudah kami mengembalikan tanggung jawab kami ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan," ujar John di Bandung pada Selasa. Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa payung hukum yang sah, YMT tidak lagi dapat memastikan keberlangsungan pengelolaan secara legal.
Nasib Satwa dan Implikasi Kemitraan
Perhatian utama YMT saat ini adalah kesejahteraan satwa. Pihak yayasan berharap pemerintah, melalui otoritas yang ditunjuk, dapat menjamin keselamatan dan perawatan optimal bagi seluruh penghuni Kebun Binatang Bandung pasca-penyerahan.
Penyerahan ini juga memiliki implikasi signifikan terhadap berbagai pihak yang sebelumnya menjalin kerja sama dengan YMT, termasuk skema breeding loan dengan Taman Safari Indonesia (TSI) dan satwa-satwa titipan lainnya. Sejak 2017, di bawah kepemimpinan John Sumampauw, YMT berupaya melakukan peremajaan Bandung Zoo dengan mendatangkan belasan satwa endemik Afrika seperti jerapah, lechwe, dan gnu pada 2020, serta program Edutainment Animal Show.
Mengingat kondisi terkini, YMT mendesak TSI untuk segera mengambil langkah strategis guna menyelamatkan satwa-satwa yang menjadi bagian dari program kerja sama mereka. "Segera saja TSI menindaklanjuti dengan langkah-langkah apa yang akan digunakan untuk menyelamatkan satwa-satwa mereka karena pihak yayasan yang merupakan mitra mereka tidak dapat lagi beroperasi," tegas John.
Kekecewaan YMT Terhadap Proses Hukum
Di balik penyerahan tanggung jawab ini, John Sumampauw juga menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap proses hukum yang melingkupi polemik kepemilikan dan pengelolaan Kebun Binatang Bandung. YMT, yang merasa sebagai pengelola resmi berdasarkan Akta Nomor 14 tertanggal 25 Juli 2025, merasa diperlakukan tidak adil dan dikorbankan dalam konflik tersebut.
"Kami merasa diperlakukan dengan tidak adil. Kami seperti dikorbankan, tapi dapat terlihat setelah mengorbankan kami pun urusan tidak selesai. Pemerintah Kota Bandung tidak memproses sesuai dengan hukum yang berlaku, malah melibatkan pihak-pihak yang liar yang ada di lapangan. Implikasinya pasti ada nanti,” ungkap John.
Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam penanganan legalitas dan menyoroti potensi dampak lanjutan dari keputusan yang diambil.
Prospek Masa Depan Kebun Binatang Bandung
Dengan beralihnya pengelolaan satwa ke tangan pemerintah, Kebun Binatang Bandung kini menghadapi era baru yang penuh tantangan sekaligus peluang. Fokus akan tertuju pada bagaimana pemerintah akan menata ulang manajemen, memastikan keberlanjutan konservasi, dan meningkatkan kualitas hidup satwa. Publik menantikan langkah konkret dari Kementerian Kehutanan dan pihak terkait dalam merumuskan strategi jangka panjang demi masa depan salah satu ikon Kota Bandung ini. Keterlibatan dan koordinasi antarlembaga akan krusial untuk memastikan transisi berjalan lancar dan membawa dampak positif bagi seluruh ekosistem Kebun Binatang Bandung.