Pigai Warning: Bahaya Libatkan Warga sipil Tangkap Penjahat Tanpa Pelatihan
Pigai Warning tentang bahaya libatkan warga sipil tanpa pelatihan dalam tangkap penjjahat. Berharap kebijakan sayembara begal hanyalah guyonan.
Kementerian Hak Asasi Manusia bereaksi terhadap rencana kontroversial yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menteri HAM Natalius Pigai angkat bicara tentang program yang menawarkan imbalan jutaan rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan. Program tersebut mendapatkan sorotan tajam terkait potensi bahaya bagi keselamatan warga sipil.
Konteks Pengumuman yang Menggegerkan
Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya mengumumkan program sayembara dengan imbalan antara Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan. Jenis kejahatan yang dituju meliputi pencuri, copet, jambret, begal, hingga perampok.
Syarat utamanya cukup jelas: pelaku harus diserahkan kepada kepolisian dalam kondisi hidup. Dedi mengklaim program ini bukan semata-matal peradilan sendiri, melainkan bagian dari partisipasi warga yang dibimbing proses hukum yang semestinya.
Pernyataan Resmi Menteri Pigai
Pigai menegaskan sikapnya saat menghadiri agenda di Hotel Papandayan, Bandung, pada akhir Juli 2026. Ia berharap kebijakan tersebut hanya bersifat seloroh.
"Kalau serius ya tidak boleh. Tetapi kalau guyonan, tidak apa-apa. Guyonan saja. Kalau serius, itu berbahaya," tegas Pigai.
Pigai mempertanyakan relevansi dan etika dari program tersebut. Citizens without proper training would inevitably resort to physical violence, potentially causing serious harm or even bloodshed. This raises a critical ethical question—whether it's acceptable to pay civilians to physically apprehend suspects on the streets. The minister believes the proposal is merely rhetorical, expressing hope that it won't be seriously implemented.
Pakar kriminologi dari berbagai universitas telah memberikan respons serupa terhadap kebijakan tersebut. Mereka menilai bahwa sayembara bukan solusi efektif untuk memberantas kejahatan jalanan. Menurut mereka, pendekatan yang lebih tepat adalah memperkuat dan meningkatkan kinerja aparat keamanan.
Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
Meskipun menawarkan program tersebut, Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berkoordinasi intensif dengan seluruh pihak keamanan terkait.
Program ini berlanjut dengan koordinasi bersama pemerintah provinsi untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan prosedur keamanan.