Pemkot Cimahi Gencarkan Jemput Bola Kurangi Angka Putus Sekolah
Pemkot Cimahi gencarkan pendekatan jemput bola bersama Dinas Pendidikan dan PKBM untuk menekan angka putus sekolah, dengan 776 anak tercatat hingga akhir 2025, 525 sudah kembali ke pendidikan.
Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat telah menggencarkan pendekatan jemput bola sebagai bagian dari upaya terpadu untuk menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut. Langkah ini diambil dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, yang dianggap sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan di daerah.
Latar Belakang dan Data Putus Sekolah di Cimahi
Berdasarkan data resmi Pemerintah Kota Cimahi, sebanyak 776 anak tercatat sebagai putus sekolah hingga akhir tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 525 anak telah berhasil kembali mengakses pendidikan melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Sementara itu, sekitar 200 anak lainnya masih dalam tahap penelusuran dan pendekatan untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan formal atau non-formal.
Strategi Jemput Bola dan Kolaborasi Multi Pihak
Pemerintah Kota Cimahi mengambil pendekatan jemput bola sebagai langkah utama dalam menekan angka putus sekolah, dengan melibatkan kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Tim khusus telah diturunkan langsung ke lapangan untuk menelusuri akar permasalahan anak putus sekolah, alih-alih menunggu laporan masuk secara pasif. Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
"Kami tidak lagi menunggu laporan, tapi turun langsung ke lapangan untuk menjaring anak-anak yang terlewat dari sistem pendidikan," ujar Ngatiyana dalam keterangan resminya di Cimahi, Selasa lalu.
Melalui kolaborasi ini, pihak berwenang dapat mengidentifikasi setiap hambatan yang dihadapi anak putus sekolah, mulai dari faktor ekonomi, ketidaktersediaan akses pendidikan, hingga masalah lingkungan keluarga.
Dukungan untuk Masyarakat Kurang Mampu
Salah satu fokus utama dari program ini adalah menghilangkan hambatan ekonomi yang sering menjadi alasan utama anak putus sekolah. Ngatiyana menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang berhenti sekolah hanya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Pemerintah Kota Cimahi telah menyiapkan berbagai dukungan untuk masyarakat kurang mampu, termasuk bantuan biaya pendaftaran, buku pelajaran, dan kebutuhan sekolah lainnya.
"Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak mampu, Pemerintah Kota Cimahi akan membantu masyarakat yang kurang mampu," tegasnya.
Pengawasan Ketat SPMB Tahun Ini
Selain upaya menurunkan angka putus sekolah, Pemerintah Kota Cimahi juga sedang memperkuat kualitas pendidikan formal melalui pengawasan ketat menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini. Pihak berwenang berkomitmen untuk mencegah segala bentuk praktik titip-menitip siswa, yang dapat merusak keadilan dalam proses penerimaan.
"Menjelang pelaksanaan SPMB, kami memastikan tidak ada praktik titip-menitip. Seluruh mekanisme harus berjalan sesuai aturan, berbasis wilayah, dan menjunjung prinsip keadilan," ungkap Ngatiyana.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi segala bentuk kecurangan dalam proses penerimaan siswa, dan setiap pelaku akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Penutup
Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam menggencarkan pendekatan jemput bola untuk menekan angka putus sekolah menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas SDM lokal. Dengan kolaborasi antar pihak dan dukungan yang komprehensif, diharapkan angka putus sekolah di Cimahi dapat terus menurun, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada pembangunan daerah.