Pemkab Cianjur Siapkan Rp1,8 Miliar untuk Perbaikan 63 RTLH
Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyiapkan anggaran Rp1,8 miliar untuk memperbaiki 63 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah kabupaten tersebut.
Pembukaan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, telah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk mempercepat penanganan dan perbaikan 63 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten. Anggaran ini ditujukan untuk membantu warga berpenghasilan rendah yang tinggal di kondisi hunian tidak layak.
Detail Bantuan Stimulan Per Unit RTLH
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Cianjur Cepi Rahmat Fadiana menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan bersifat stimulan dengan nilai antara Rp25 juta hingga Rp30 juta per unit rumah. Bantuan ini akan difokuskan pada peningkatan struktur bangunan dan kesehatan lingkungan agar rumah memenuhi standar kelayakan huni. Program perbaikan ini dijadwalkan akan dimulai pertengahan tahun 2026, dengan target selesai tepat waktu sesuai rencana.
Pendekatan Kolaboratif untuk Hasil yang Berkelanjutan
Salah satu fokus utama program ini adalah melibatkan tenaga profesional dalam proses rehabilitasi, agar hasil pembangunan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui swadaya dan gotong royong untuk mempercepat pengerjaan perbaikan. Cepi menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tenaga ahli, dan masyarakat dinilai efektif untuk menekan angka RTLH, sekaligus memperkuat kepedulian sosial di lingkungan warga.
"Kami melibatkan tenaga profesional agar hasil pembangunan berkualitas dan sesuai standar, dimana tahun ini pembangunan dilakukan untuk 63 unit rumah milik warga berpenghasilan rendah sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan," katanya.
Target Jangka Panjang Menghilangkan Hunian Tidak Layak
Setiap tahun, program perbaikan RTLH di Cianjur semakin digencarkan, dengan tujuan memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pendataan calon penerima manfaat dilakukan setiap tahun oleh aparat desa dan kecamatan, yang akan mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah jika menemukan warga yang tinggal di kondisi RTLH. Cepi juga menegaskan bahwa harapan utama program ini bukan hanya mengurangi jumlah RTLH, tetapi juga meningkatkan aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat penerima manfaat.
"Kami berharap program perbaikan RTLH tidak hanya mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, tetapi dapat meningkatkan aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan tempat tinggal bagi masyarakat penerima manfaat," katanya.
Penutup
Dengan adanya program ini, diharapkan kualitas hunian warga Cianjur akan meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mengurangi angka RTLH di wilayahnya, dengan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan semua pihak terkait.