Pemkab Bandung Menunggu Putusan Inkracht PT BDS, Denda Rp1 Miliar dan Uang Pengganti Rp128,32 Miliar Belum Final

Warga Kabupaten Bandung belum bisa memastikan apakah uang negara yang diduga dirugikan dalam perkara PT Bandung Daya Sentosa (BDS) akan kembali utuh. Dua terdakwa sudah divonis, tetapi belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Pemkab Bandung memilih menunggu, bukan menyimpulkan.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan 16 tahun penjara kepada Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budinorman, dan 18 tahun penjara kepada Direktur PT Cahaya Frozen Raya (CFR), Castam. Keduanya juga dikenai denda masing-masing Rp1 miliar. Hakim menetapkan uang pengganti Rp203.595.871 untuk Yanuar dan Rp128,32 miliar untuk Castam.

Vonis itu dibacakan Kamis (12/11). Baik kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir, sehingga perkara masih terbuka untuk banding atau upaya hukum lain. Bagi publik Kabupaten Bandung, artinya jumlah kerugian yang disebut dalam dakwaan belum tentu berakhir sama dengan yang diputus hakim.

Baca Juga: Braga Bandung Gelar Rumah Hantu Interaktif 9-22 November 2026 dengan Tantangan Suit Pocica dan Joget Kuntilala

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menyatakan pemerintah daerah menghormati seluruh tahapan peradilan. Ia menempatkan putusan majelis hakim sebagai bagian dari ikhtiar mencari keadilan atas peristiwa hukum yang dinilai merugikan daerah.

"Proses hukum masih belum inkracht. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya," terang Erwin pada Jumat (13/11).

Erwin menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya menghormati putusan pengadilan tetapi juga hak setiap pihak memperjuangkan keadilan lewat mekanisme hukum. Sikap itu berlaku bagi penegak hukum maupun pihak yang berperkara. Pemkab Bandung, katanya, menunggu keputusan akhir atau inkracht sebelum mengambil sikap lebih jauh.

Baca Juga: Santri Nurul Bayyan Pangandaran Diduga Dianiaya Oknum TNI Yonif TP 336/MS, Denpom Garut Periksa Serda HCB

Penundaan kesimpulan ini punya konsekuensi yang bisa dirasakan langsung di tingkat desa dan kecamatan. Sejumlah program dan kewenangan daerah berjalan dengan anggaran yang bersumber dari keuangan publik. Selama status hukum perkara belum final, perhitungan atas pemulihan keuangan daerah juga belum bisa ditutup.

Pemkab Bandung sebelumnya juga menempuh jalur serupa dalam penanganan perkara lain, dengan membatasi akses informasi untuk melindungi proses hukum maupun pihak yang terlibat, seperti dalam pembatasan akses informasi korban penganiayaan oleh Wagub Erwan.

Di sisi lain, perhatian publik Kabupaten Bandung terhadap proses peradilan tidak selalu soal korporasi. Kasus yang mencuat belakangan, misalnya korban sekap tiga tahun yang alami kebutaan, memperlihatkan tuntutan warga agar hukum berjalan sampai tuntas, bukan berhenti di tingkat pertama.

Yang paling dekat dengan warga adalah kelanjutan perkara itu sendiri. Kalau banding diajukan, persidangan akan memakan waktu lagi dan vonis bisa berubah. Selama itu, belum ada kepastian berapa kerugian negara yang benar-benar dipulihkan dan bagaimana dampaknya pada kas daerah yang membiayai layanan publik di Kabupaten Bandung.