Maruli Simanjuntak Pimpin TNI dan Kelola Perbatasan, Tantangan Berat Menanti
Maruli Simanjuntak kini pimpin TNI dan kelola perbatasan negara. Dua jabatan ini menuntut koordinasi luas dengan pemerintah daerah dan kementerian.
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi mengemban dua jabatan sekaligus, yakni Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresdenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Dua peran ini membawa tantangan koordinasi yang tidak ringan. Sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli membidangi dukungan terhadap operasi dan organisasi militer. Sementara itu, BNP2TDB menangani perumusan kebijakan, perencanaan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
BNP2TDB成立以来, pengelolaan perbatasan negara mendapat sorotan lebih tajam. Lembaga ini Menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, serta mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan dan fasilitas pendukung lainnya. Peran ini menuntut sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Baca Juga: Eks admin judol Kamboja buka jaringan di vila Puncak Cianjur, 9 telemarketing ditangkap
Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste, serta perbatasan laut yang membentang luas. Kawasan perbatasan bukan sekadar garis kedaulatan, melainkan rumah bagi masyarakat yang butuh akses kesehatan, pendidikan, dan konektivitas ekonomi. Pengangkatan Maruli menunjukkan bahwa pemerintah menanggung perbatasan bukan hanya sebagai soal kedaulatan, tetapi juga sebagai tanggung jawab terhadap warga yang tinggal di wilayah tersebut.
Tantangan pertama menanti Maruli adalah menyelaraskan dua pendekatan yang berbeda. Koordinasi militer berjalan vertikal dan terpusat, sedangkan pengelolaan perbatasan membutuhkan kerja sama horizontal dengan banyak pemangku kepentingan. Kalau kedua peran ini tidak sinkron, program di lapangan bisa saling tumpang tindih atau justru tidak terkoordinasi.
Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi krusial. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki anggaran untuk infrastruktur dasar di wilayah perbatasan. Tanpa koordinasi yang solid, program BNP2TDB berisiko berjalan sendiri-sendiri dan tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Pelantikan Maruli dengan rangkap jabatan ini menegaskan bahwa perbatasan dan daerah terpencil kini menjadi perhatian serius di level tertinggi pemerintah. publik akan menilai keberhasilannya bukan dari berapa program yang dirilis, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan warga di wilayah perbatasan.