Majalengka Berhasil Rehab 4.500 Rumah Tak Layak Huni, Backlog Turun Signifikan
Majalengka sukses rehab 4.500 rutilahu berkat sinergi pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Backlog turun drastis dari 11.000 menjadi 6.000-7.000 unit.
Pencapaian Rekor Rehabilitasi Rumah di Majalengka
Kabupaten Majalengka menorehkan prestasi luar biasa dalam sektor perumahan rakyat. Sepanjang tahun ini, sebanyak 4.500 rumah tidak layak huni (rutilahu) berhasil direhabilitasi, sebuah angka yang belum pernah tercapai sebelumnya di wilayah ini.
Keberhasilan ini bukan semata hasil kerja pemerintah daerah, melainkan buah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta yang solid dan terkoordinasi dengan baik.
"Ini menjadi sejarah baru bagi Majalengka. Jumlah rumah yang berhasil dibangun tahun ini sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya," tutur Bupati Majalengka, Eman Suherman.
Skema Pembiayaan yang Terstruktur
Pemkab Majalengka mengalokasikan sekitar Rp34,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk bantuan keuangan desa yang difokuskan untuk pembangunan rumah tidak layak huni.
Dalam skema yang telah berjalan, setiap desa memperoleh alokasi pembangunan lima unit rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit. Dari total 343 desa yang tersebar di Kabupaten Majalengka, program tersebut telah merehabilitasi 1.715 unit rumah layak huni.
Kontribusi Multi-Pihak Mendorong Akselerasi
Pembangunan rutilahu menjadi semakin masif berkat dukungan berbagai pihak:
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan bantuan 2.150 unit rumah
- Boy Thohir menyumbang 250 unit rumah
- Bank BJB melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)
- Baznas dan sejumlah mitra lainnya
"Kalau ditotal, kurang lebih mencapai 4.500 rumah yang berhasil dibangun pada tahun ini," jelas Eman.
Dampak Nyata: Backlog Rutilahu Menurun Drastis
Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan dampak nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi berhasil memangkas jumlah backlog rumah tidak layak huni di Kabupaten Majalengka hampir setengahnya.
"Dari sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 11.000 unit, kini tersisa sekitar 6.000 hingga 7.000 unit yang masih membutuhkan penanganan," terang Eman.
Artinya, sekitar 4.000-5.000 rumah telah terentaskan dari kategori tidak layak huni. Hal ini merupakan lompatan signifikan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Fokus Tahun Depan: Infrastruktur Desa
Setelah memprioritaskan penyediaan rumah layak huni, pemkab Majalengka kini mulai menyiapkan arah pembangunan berikutnya. Pada tahun anggaran mendatang, bantuan keuangan desa direncanakan dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar desa.
"Kalau tahun ini difokuskan untuk rutilahu, maka tahun depan bantuan keuangan desa akan kita arahkan untuk pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan lingkungan dan gang," papar Eman.
Dalam skema yang disiapkan:
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menangani pembangunan jalan desa
- Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap berfokus pada jalan kabupaten
- Bantuan keuangan desa dari APBD digunakan untuk membangun jalan lingkungan
Setiap desa direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp100 juta untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.
Sinergi Membangun Masa Depan Majalengka
Kisah sukses rehabilitasi 4.500 rumah di Majalengka menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta mampu menghasilkan capaian luar biasa. Dengan konsep pembangunan yang saling mendukung, pemkab optimistis persoalan infrastruktur dasar dan hunian masyarakat dapat terselesaikan secara bertahap.
Keberhasilan ini bukan hanya tentang fisik bangunan, melainkan tentang meningkatkan martabat dan kualitas hidup ribuan keluarga Majalengka yang selama ini bertahan di rumah tidak layak huni.