Krisis Berlapis Bandung Zoo: Lelang dan Kondisi Satwa Mengkhawatirkan
Krisis berlapis Bandung Zoo menghadapi kurang minat lelang pengelola baru, dengan kondisi satwa mengkhawatirkan dan skenario pengambilalihan pemerintah jika lelang gagal pada 3 Mei 2026.
Update Terbaru Krisis Berlapis Bandung Zoo
Bandung Zoo kini memasuki tahap krusial dengan serangkaian krisis berlapis yang mempengaruhi pengelolaan jangka panjang dan kesejahteraan satwa di dalamnya. Pemerintah Kota Bandung menggelar lelang terbuka untuk mencari pengelola baru, namun langkah ini mendapat respons yang jauh dari memuaskan dari lembaga konservasi potensial. Deadline lelang ini akan ditutup pada 3 Mei 2026, dengan skenario pengambilalihan pemerintah jika proses ini gagal dilaksanakan tepat waktu.
Lelang Pengelola Bandung Zoo: Respons yang Minim dan Permintaan Perpanjangan Deadline
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengkonfirmasi bahwa proses lelang pengelola baru Bandung Zoo sudah berjalan beberapa waktu dan akan ditutup besok, 3 Mei 2026. Menurutnya, syarat yang ditetapkan untuk lelang ini cukup ketat, sehingga tidak semua lembaga konservasi mampu memenuhi persyaratan yang diberikan.
Sebelumnya, Pemkot Bandung telah mengundang 85 lembaga konservasi terakreditasi untuk mengikuti lelang ini, namun hanya 4 pihak yang menyatakan minat untuk mengelola kebun binatang ikonik ini. Farhan menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan perpanjangan deadline ke pemerintah pusat untuk memberikan waktu lebih bagi calon pengelola yang tertarik.
"Saya dan Pak Gubernur sedang intensif komunikasi. Kalau sampai tanggal 5 Mei 2026 tidak berhasil lelang, maka akan diambil alih pemerintah. Sekarang kita siapkan semua skenario, baik ada pemenang lelang maupun tidak," ujar Farhan pada Sabtu (2/5/2026).
Respons yang minim terhadap lelang ini kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi Bandung Zoo, termasuk masalah lahan, kasus korupsi masa lalu, dan kewajiban untuk menangani kesejahteraan satwa yang telah terganggu.
Krisis Berlapis Bandung Zoo: Dari Korupsi hingga Kondisi Satwa yang Mengkhawatirkan
Masalah yang dihadapi Bandung Zoo tidak hanya sebatas pencarian pengelola baru. Beberapa permasalahan pelik telah melanda kebun binatang ini selama beberapa bulan terakhir, mulai dari masalah lahan yang tidak jelas, kasus korupsi yang melibatkan yayasan pemegang izin sebelumnya, hingga mantan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto yang sedang dalam penjara.
Kondisi ini memaksa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mencabut izin pengelola Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) pada awal tahun 2026. Pemkot Bandung kemudian menyegel Bandung Zoo pada 5 Februari 2026, dengan ketentuan bahwa Kemenhut akan menjamin keamanan dan kesejahteraan hewan yang ada di dalamnya, sedangkan gaji pegawai akan ditanggung oleh Pemkot Bandung.
Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik adalah kematian dua anak harimau, Huru dan Hara, akibat infeksi Feline Panleukopenia Virus (FPV). Kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar turut menindaklanjuti masalah kesejahteraan satwa di Bandung Zoo, mengingat pentingnya menjaga kelestarian satwa yang terancam punah.
Peran Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam Menangani Krisis
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa gaji para pekerja Bandung Zoo yang saat ini terdaftar akan ditanggung oleh Pemkot Bandung, dengan mulai digajian pada 25 April 2026. Untuk gaji yang belum dibayarkan setelah penutupan sementara kebun binatang, akan diselesaikan oleh Pemprov Jabar.
"Gaji mereka sudah masuk dan ditanggung Pemkot Bandung, yakni Pak Wali Kota Farhan, terdaftar tenaga kerja Pemkot Bandung dan mulai gajian pada 25 April," ujarnya.
Selain menangani masalah gaji pegawai, Dedi juga memastikan bahwa kesejahteraan satwa akan terjamin dengan baik. Pakan satwa akan mendapatkan tambahan nutrisi dari Bank Jabar Peduli, dan tim dokter hewan yang terampil akan siap membantu merawat hewan-hewan di Bandung Zoo.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ono Surono menambahkan bahwa ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenhut dan Pemkot Bandung yang akan berakhir pada 6 Mei 2026. MoU ini bertanggung jawab atas penempatan hewan-hewan dari Bandung Zoo, dengan hewan-hewan yang dilindungi dan membutuhkan perhatian khusus akan dipindahkan ke lembaga konservasi lainnya yang lebih layak.
Daya Tarik Wisata yang Hilang: Data Pengunjung Bandung Zoo
Sebelum menghadapi krisis ini, Bandung Zoo merupakan salah satu magnet objek wisata utama di Kota Bandung dan wilayah Jawa Barat. Mayoritas pengunjung yang datang berasal dari wilayah sekitar Jawa Barat, dan kebun binatang ini tidak pernah sepi pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.
Data menunjukkan bahwa pada masa libur panjang Maulid Nabi pada 14-16 September 2024, total pengunjung yang datang mencapai sekitar 4.500 wisatawan, meskipun target yang ditetapkan sebelumnya adalah 6.000 orang. Dibandingkan dengan periode libur Lebaran 2023, jumlah pengunjung cukup stabil, dengan 1.000 orang pada hari pertama lebaran, 7.000 orang pada hari kedua, dan 4.000 orang pada hari ketiga libur.
Kehilangan daya tarik wisata ini juga berdampak pada ekonomi lokal, terutama bagi pedagang di sekitar area Bandung Zoo yang bergantung pada pengunjung kebun binatang.
Kesimpulan
Kondisi Bandung Zoo saat ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi, mulai dari masalah pengelolaan, korupsi masa lalu, hingga kesejahteraan satwa yang terganggu. Dengan deadline lelang yang semakin dekat, Pemerintah Kota Bandung harus segera menemukan solusi yang tepat untuk menyelamatkan salah satu objek wisata ikonik Jawa Barat ini. Jika lelang gagal, pengambilalihan pemerintah akan menjadi opsi terakhir untuk menjaga kelestarian Bandung Zoo dan kesejahteraan satwa yang ada di dalamnya.