Kepala BGN Dadan Hindayana: Harga Motor Listrik MBG Rp42 Juta
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan motor listrik MBG dibeli Rp42 juta, di bawah harga pasaran Rp52 juta. Pengadaan ini masuk anggaran 2025 untuk petugas SPPG di wilayah sulit, namun mendapat kritik dari parlemen.
Pengadaan Motor Listrik untuk Program MBG: Penjelasan dan Kontroversi
Publik Indonesia heboh belakangan ini setelah informasi viral mengenai pengadaan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kemudian memberikan penjelasan terperinci mengenai isu harga yang menjadi sorotan luas.
Harga Motor Listrik yang Dibel Bawah Pasaran
Dadan memastikan bahwa pembelian motor listrik Emmo untuk program MBG dilakukan di bawah harga pasaran. Ia menyebut bahwa harga standar motor listrik tersebut mencapai Rp52 juta per unit, sedangkan BGN berhasil mendapatkan harga sebesar Rp42 juta.
"Harga pasaran 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah 42 juta di bawah harga pasaran," ujar Dadan saat tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026) seperti dikutip dari pojoksatu.id.
Rencana Pengadaan yang Sudah Terencana sejak Awal
Menurut Dadan, pengadaan puluhan ribu unit motor listrik ini bukan kebijakan mendadak. Ia menjelaskan bahwa rencana ini sudah termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
Ia menambahkan bahwa target awal pengadaan adalah 24.400 unit, namun realisasi sejauh ini mencapai sekitar 21.800 unit. Dadan juga memastikan bahwa tidak ada rencana penambahan pengadaan motor listrik dalam waktu dekat, terutama untuk tahun 2026.
Tujuan Pengadaan untuk Dukungan Operasional SPPG
Motor listrik yang akan didistribusikan nanti akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Khususnya difokuskan untuk petugas di lapangan yang memiliki mobilitas tinggi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat.
"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit," jelas Dadan.
Kritik dari Parlemen
Meskipun penjelasan Dadan, pengadaan ini masih menuai kritik tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai kebijakan ini bermasalah, terutama jika benar bahwa pengadaan ini sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan namun tetap dijalankan oleh BGN.
Menurut Charles, hal tersebut masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah.
Penutup
Pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk program MBG ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggaran negara yang signifikan. Perdebatan mengenai harga dan tata kelola anggaran ini masih berlanjut, dengan berbagai pihak memberikan pendapat masing-masing.