Iwan Suryawan Desak Penataan Sayang Heulang di Jabar Lebaran
Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan desak penataan segera di Pantai Sayang Heulang Garut di tengah perputaran ekonomi Lebaran triliunan tahun 2026
Lonjakan Wisata dan Potensi Ekonomi Lebaran Jawa Barat
Pantai Sayang Heulang di Kabupaten Garut menjadi perhatian akhir-akhir ini setelah sejumlah wisatawan mengeluhkan ketidaksesuaian tarif tiket masuk. Masalah ini muncul di tengah liburan Lebaran 2026 yang mencatatkan lonjakan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat yang signifikan.
Berdasarkan data Sistem Qinanti-Siparbud per 28 Maret 2026, jumlah kunjungan wisatawan ke provinsi ini mencapai 1.387.211 orang, angka yang menandakan potensi ekonomi luar biasa bagi daerah. Menurut proyeksi Kadin Indonesia, perputaran uang nasional selama libur Lebaran tahun ini di Jawa Barat akan mencapai Rp148,3 triliun hingga Rp161,8 triliun, menjadikan provinsi ini sebagai penyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026.
Masalah Ketidaksesuaian Tiket di Pantai Sayang Heulang
Salah satu keluhan utama yang viral di media sosial adalah ketidaksesuaian nominal tiket masuk di Pantai Sayang Heulang. Banyak wisatawan melaporkan bahwa mereka dikenai biaya Rp45.000, meskipun tiket fisik yang diterima tertulis harga Rp15.000. Hal ini menciptakan kegaduhan dan citra negatif bagi pariwisata Jawa Barat.
'Angka 1,3 juta wisatawan itu bukan sekadar statistik, itu adalah amanah ekonomi rakyat. Namun, saya sangat menyayangkan munculnya keluhan wisatawan terkait ketidaksesuaian tarif karcis di Pantai Sayang Heulang, Garut, yang kini viral di media sosial,'
ujar Iwan Suryawan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPW PKS Jawa Barat, dalam keterangan pers Minggu (29/3).
Iwan menegaskan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan serius. Ia mendesak Dinas Pariwisata (Disparbud) Jabar dan Pemerintah Kabupaten Garut untuk segera turun ke lapangan, memberikan klarifikasi resmi, dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat. Ia meminta agar pihak berwenang segera menyelidiki apakah masalah ini merupakan kesalahan logistik tiket atau ada praktik pungli yang terorganisir.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini didasari pada data riil Disparbud, yang mencatat destinasi populer lain seperti Masjid Raya Al Jabbar mencapai 202.250 kunjungan dan Pantai Pangandaran 155.284 kunjungan yang secara sistem terpantau padat dan positif.
'Jangan dibiarkan menggantung. Harus ada investigasi apakah ini murni kesalahan logistik tiket atau ada oknum yang sengaja bermain. Jika tiketnya stok lama, jelaskan secara resmi, jangan sampai publik berasumsi ini pungli yang terorganisir,'
tegas Iwan.
Evaluasi Tata Kelola dan Masalah Lainnya
Selain masalah tiket di Pantai Sayang Heulang, Iwan juga menyoroti beberapa masalah lain di kawasan wisata populer Jawa Barat. Salah satunya adalah manajemen lalu lintas di kawasan Lembang, yang mencatatkan kunjungan lebih dari 166.000 wisatawan selama liburan Lebaran. Meskipun ia mengapresiasi upaya kepolisian, ia mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius memikirkan kantong parkir dan penyediaan transportasi publik yang memadai menuju titik wisata.
Iwan juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran di seluruh Daya Tarik Wisata (DTW) Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa penggunaan QRIS dan e-ticketing dapat menghindari celah perbedaan harga antara tiket fisik dan pembayaran di lapangan, serta meningkatkan transparansi tata kelola.
'Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan untuk transparansi. Jika sistem tiket kita sudah e-ticketing, celah perbedaan harga antara karcis dan bayaran di lapangan tidak akan ada lagi. Ini yang harus menjadi target evaluasi pasca-Lebaran nanti,'
tandasnya.
Selain itu, Iwan juga menyoroti masalah pengelolaan sampah yang meningkat drastis di kawasan Puncak dan Jabar Selatan akibat lonjakan wisatawan. Ia meminta pengelola wisata untuk memiliki skema mitigasi sampah yang lebih sigap agar keasrian alam tetap terjaga.
Upaya Maksimalkan Manfaat Ekonomi bagi Pelaku Lokal
Iwan menekankan bahwa potensi ekonomi dari liburan Lebaran harus benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha lokal, seperti pedagang kecil, pengrajin suvenir, dan pemandu wisata. Ia menyatakan bahwa rata-rata okupansi hotel di Jawa Barat mencapai 60% hingga 70%, sehingga pengelola wisata harus memberikan kepastian harga dan kenyamanan agar wisatawan merasa puas dan tidak merasa 'diperas'.
'Kita tidak ingin wisatawan hanya datang sekali lalu kapok karena merasa 'diperas' di lapangan. Sektor pariwisata menyumbang porsi besar terhadap konsumsi rumah tangga dalam PDRB Jawa Barat. Kita harus jaga ekosistem ini dengan profesionalisme,'
tambahnya.
Ia juga menambahkan bahwa perputaran ekonomi triliunan rupiah harus 'menetes ke bawah' ke pelaku usaha lokal, bukan hilang karena tata kelola parkir dan tiket yang bocor. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan dan meminta pengelola wisata untuk melakukan pengecekan berkala pada kelaikan wahana permainan.
Kesimpulan dan Langkah Evaluasi Mendatang
Sebagai penutup, Iwan menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat melalui komisi terkait akan melakukan evaluasi bersama Disparbud untuk menemukan solusi permanen terhadap masalah-masalah klasik pariwisata di provinsi ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa potensi ekonomi liburan Lebaran dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan.
Bacaan Terkait
- 10 Destinasi Wisata Terbaik di Jl Braga Bandung yang Wajib Dikunjungi
- Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Gelar Geopark Ciletuh Festival 2024