Gubernur Jabar Minta Warga Awasi dan Laporkan Kecurangan SPMB 2026
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta warga mengawasi dan melaporkan kecurangan dalam SPMB 2026, dengan menekankan pentingnya menyertakan bukti untuk pemeriksaan cepat oleh pihak berwenang.
Bandung, 9 Juni 2026 - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta warga untuk aktif berperan dalam mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, serta melaporkan segera jika menemukan dugaan kecurangan dalam proses penerimaan murid baru.
Syarat Laporan yang Valid
Dedi menekankan agar warga menyertakan bukti dan data yang lengkap dalam setiap laporan, sehingga pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan dengan cepat dan akurat. Ia menyatakan:
"Di mana? Sebutin. Jangan isu, silakan sebutin. Siapa yang jual beli sebutin namanya, siapa gurunya, siapa pejabatnya, sebutin. Laporin aja. Ya laporin, proses hukum,"
Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur saat bertemu awak media di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Selasa.
Partisipasi Masyarakat untuk Proses yang Adil
Dedi menyampaikan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang obyektif, adil, dan transparan. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan mengambil tindakan tegas terhadap semua pelanggaran aturan yang ditemukan dalam proses penerimaan murid baru.
Menanggapi isu dugaan praktik curang yang mungkin muncul, ia menambahkan bahwa pemerintah berusaha keras untuk memastikan SPMB berjalan sesuai aturan tanpa ada diskriminasi.
SPMB 2026: Upaya Mengurangi Risiko Kecurangan
Gubernur Jabar juga menyampaikan bahwa SPMB 2026 telah dirancang secara khusus untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru. Ia menegaskan bahwa proses penerimaan tidak memihak, bahkan kepada anak-anak pejabat:
"Sudah jelas, anak pejabat saja banyak yang tidak lulus,"
Perlu diketahui bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan formal di Jawa Barat.
Tips Melaporkan Dugaan Kecurangan
Untuk memudahkan proses penanganan laporan, warga disarankan untuk menyertakan informasi berikut:
- Identitas lengkap pelaku yang terlibat (jika diketahui)
- Bukti fisik atau digital seperti rekaman suara, gambar, atau dokumen pendukung
- Lokasi dan waktu terjadinya dugaan pelanggaran
- Nama sekolah atau institusi pendidikan yang terlibat
Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan proses penerimaan murid baru tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata di seluruh Jawa Barat.