Gubernur Jabar KDM Perintahkan Jemput Bola Tangani Putus Sekolah di Jabar
Gubernur Jabar KDM memerintahkan aksi jemput bola tangani putus sekolah tertinggi di Indonesia, dengan kombinasi subsidi pendidikan, pendataan desa, dan kesiapan PJJ.
Konteks Tingkat Putus Sekolah Tertinggi di Tanah Air
Berdasarkan data terbaru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Jawa Barat menyimpan catatan sebagai provinsi dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi di Indonesia, mencapai 106.196 orang. Angka ini menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah cepat dan terarah dalam menangani masalah pendidikan ini.
KDM Perintahkan Aksi Jemput Bola ke Rumah Anak Tidak Sekolah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, memerintahkan seluruh kepala desa dan aparat dinas pendidikan wilayah untuk melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi rumah anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan formal. Langkah reaktif ini diambil sebagai respons langsung terhadap data putus sekolah tertinggi yang telah dirilis oleh Mendikdasmen.
Dalam keterangan pers di Bandung, Selasa, Dedi menjelaskan bahwa tim pendataan akan mencatat seluruh anak tidak sekolah di wilayah masing-masing. Setelah itu, mereka akan didatangi oleh aparat terkait mulai dari kepala desa, dinas pendidikan, hingga pengawas sekolah, dengan tujuan untuk mendorong mereka kembali mengenyam bangku pendidikan.
Ia menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak boleh lagi menjadi alasan anak berhenti sekolah. KDM menjamin akses pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di jenjang sekolah negeri maupun swasta, terutama untuk tingkat pendidikan dasar yang kini sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.
"Masalah anak tidak sekolah, terutama di pendidikan dasar, menjadi perhatian utama kami. Solusinya adalah memastikan sekolah gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta," ujar Dedi.
Pendekatan Komprehensif Selain Jemput Bola
Gubernur juga menekankan bahwa pendekatan administratif saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah putus sekolah di Jawa Barat. Ia menegaskan perlunya intervensi sosial langsung di lapangan agar pemerintah benar-benar memahami hambatan yang dihadapi setiap keluarga, mulai dari keterbatasan transportasi hingga biaya tambahan yang tidak terduga.
Selain aksi jemput bola, Pemprov Jabar tengah mengkaji kesiapan infrastruktur teknologi dan pemetaan data untuk kemungkinan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai alternatif bagi siswa yang terkendala akses fisik ke sekolah. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.
"Ke depan, akan dilakukan pemetaan dan pendataan untuk memastikan implementasi PJJ berjalan efektif," katanya menambahkan.
Optimisme Menurunkan Angka Putus Sekolah
Dengan kombinasi tiga kebijakan utama, yaitu kebijakan pembiayaan penuh pendidikan dasar, pendataan aktif hingga tingkat desa, serta kesiapan sistem digital untuk PJJ, KDM optimistis angka putus sekolah di Jawa Barat dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. Ia berharap langkah ini tidak hanya menangani masalah putus sekolah saat ini, tetapi juga mencegah terjadinya kasus putus sekolah baru di masa depan.