Gubernur Jabar KDM: Opsi Pembinaan Barak Militer untuk Perusuh Dago
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menawarkan opsi pembinaan barak militer untuk perusuh Dago, termasuk 6 pelajar di bawah umur, selain penanganan hukum sesuai KUHP.
Sumedang, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan panggilan KDM, mengungkapkan opsi pembinaan barak militer untuk pelaku kerusuhan di kawasan Dago yang terjadi pada Jumat, 1 Mei 2026. Menurutnya, setidaknya 6 di antara pelaku kerusuhan merupakan pelajar aktif di bawah umur, yang membutuhkan pendekatan pembinaan bukan hanya penegakan hukum semata.
Pendekatan Pembinaan Berbasis Karakter dan Kedisiplinan
KDM menjelaskan bahwa model pembinaan barak militer dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk pemahaman kebangsaan dan kedisiplinan bagi para pelaku kerusuhan. Dalam pernyataannya di Sumedang pada Minggu yang sama, ia menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat membuat para pelaku memahami arah perjalanan bangsa dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara.
"Nanti bisa juga diarahkan mereka (pelaku kerusuhan) untuk mengikuti program pendidikan barak militer supaya mereka mengerti arah bangsa ini ke mana dan apa yang harus dilakukan,", ujarnya.
Selain itu, KDM menekankan bahwa penanganan kasus kerusuhan harus dilihat dari aspek hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama jika melibatkan anak di bawah umur. Ia menambahkan bahwa selain proses hukum, pemerintah juga membuka opsi pembinaan melalui program pendidikan karakter berbasis kedisiplinan, yang salah satunya adalah pendidikan ala barak militer.
Program Barak Militer Bulan Juni 2026
Gubernur Jabar juga menginformasikan bahwa pada bulan Juni 2026, akan ada sekitar 250 peserta yang mengikuti program barak militer, termasuk para ketua OSIS di berbagai sekolah di Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa pelaku kerusuhan dapat dimasukkan ke dalam program ini untuk mendapatkan pembinaan yang lebih intensif.
"Bulan Juni ini ada sekitar 250 orang, termasuk para ketua OSIS, yang akan mengikuti pendidikan barak militer itu. Itu bisa saja mereka masuk untuk ikut dibina,", ujarnya.
Kerusuhan Dago Bukan Bagian dari Aksi May Day
Dalam kesempatan yang sama, KDM menegaskan bahwa aksi kerusuhan di Dago bukan merupakan bagian dari perayaan Hari Buruh (May Day) yang berjalan dengan aman dan tertib di berbagai wilayah Jawa Barat. Ia menilai bahwa kelompok yang melakukan kerusuhan datang tanpa pemberitahuan dan tanpa orasi, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki niatan untuk menimbulkan gangguan keamanan.
"Bukan kasus May Day. Karena May Day berjalan dengan aman dan tertib, kemudian mereka tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan, tanpa orasi. Artinya sudah diniatkan untuk membuat rusuh,", jelasnya.
Menurutnya, aksi semacam itu tidak dapat diterima dan harus ditangani dengan tegas, tetapi dengan tetap mempertimbangkan aspek pembinaan bagi mereka yang masih di bawah umur.
Tujuan Akhir: Membangun Generasi Muda yang Bertanggung Jawab
KDM berharap bahwa wacana pembinaan barak militer ini dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk membina generasi muda agar memiliki kedisiplinan dan pemahaman kebangsaan yang lebih kuat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya ingin menindaklanjuti pelaku kejahatan, tetapi juga ingin membantu mereka menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan cinta tanah air.
Kesimpulannya, Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa pendekatan penanganan terhadap pelaku kerusuhan di Dago tidak hanya mengedepankan proses hukum, tetapi juga membuka ruang untuk pembinaan karakter yang berkelanjutan, terutama bagi para pelaku yang masih di bawah umur. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya aksi serupa di masa depan dan membentuk generasi muda yang lebih disiplin dan cinta tanah air.