Gubernur Dedi Mulyadi: Tiga Sumber Daya yang Wajib Dijaga Masyarakat Desa untuk Indonesia Kuat
Gubernur Dedi Mulyadi minta masyarakat desa jaga tiga sumber daya utama: energi, pangan, dan spiritualitas sebagai fondasi kemajuan bangsa. Ia juga akan evaluasi KIP untuk tepat sasaran.
Tiga Kunci Keberlanjutan Hidup Masyarakat Desa
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab dipanggil KDM menyampaikan pesan penting kepada masyarakat desa saat menghadiri pengukuhan DPC ABPEDNAS Kabupaten Sumedang.
Dalam acara yang berlangsung di GOR Tadjimalela, Sumedang, Kamis (25/6/2026) tersebut, Dedi Mulyadi menekankan bahwa masyarakat desa memiliki peran strategis dalam menjaga fondasi keberlanjutan bangsa.
"Menjaga sumber energi berarti menjaga mata air, pepohonan, gunung, sawah, sungai, dan muara. Politik bisa mengalami fluktuasi, tetapi ketika sumber air, hutan, dan pangan tetap terjaga, maka Indonesia akan senantiasa kuat dan berjaya," tegas Dedi Mulyadi.
Fondasi Keberlanjutan: Energi, Pangan, dan Spiritualitas
Gubernur Dedi Mulyadi meminta masyarakat desa untuk menjaga tiga sumber daya utama yang menjadi kunci ketahanan bangsa:
Baca Juga: Police Story: Lockdown Angkat Kisah Inspektur Selamatkan Sandera di Klub Malam
- Sumber Energi - Meliputi mata air, pepohonan, gunung, sungai, dan muara yang merupakan sumber kehidupan
- Sumber Pangan - Menjaga sawah, lahan pertanian, dan kedaulatan pangan lokal
- Spiritualitas - Membangun kemakmuran yang berakar pada jati diri dan nilai-nilai luhur
Menurut Dedi Mulyadi, ketiga sumber daya ini memiliki nilai yang lebih abadi dibandingkan dinamika politik yang sering berubah.
Evaluasi Kartu Indonesia Pintar untuk Tepat Sasaran
Dalam kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi juga menyampaikan rencana evaluasi terhadap penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Nanti bamundesanya bisa aktif menyatakan memang keluarga ini layak mendapatkannya KIP atau kulianya layak mendapatkan KIP," jelas Dedi Mulyadi.
Evaluasi ini merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kejati untuk menciptakan pemerintahan bersih di tingkat desa. Tiga pilar utama kebijakan tersebut meliputi:
- Mitigasi penyimpangan Dana Desa
- Pengaktifan hukum restoratif (restorative justice)
- Penataan akuntabilitas bantuan sosial dan pendidikan agar tepat sasaran
Inovasi Jaga Dapur MBG untuk Transparansi Bantuan
Jaksa Muda Jamintel Kejaksaaan Agung RI Reda Manthovani turut hadir dalam acara tersebut. Ia menjelaskan inovasi berbasis aplikasi bernama Jaga Dapur MBG yang dirancang untuk memantau distribusi bantuan pangan.
"Hasil dapur tersebut apakah hasilnya sesuai dengan harga atau di bawah harga laporan ini databasenya ada di Kejaksaan," terang Reda Manthovani.
Sistem ini menggunakan stiker khusus dengan kode QR yang ditempelkan di rumah-rumah keluarga penerima manfaat, memungkinkan transparansi dan pengawasan yang lebih ketat.
Membangun Kemakmuran dari Akar: Pesan untuk Masyarakat Desa
Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa kemakmuran dan keberhasilan pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan masyarakat sendiri.
"Kelembagaan saat ini terjalin melalui dukungan teknologi informasi. Namun, sebagai masyarakat desa, kita tidak boleh melupakan jati diri," pesannya.
Dengan menjaga tiga sumber daya utama dan memperkuat kemandirian, masyarakat desa diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Indonesia.
Acara pengukuhan DPC ABPEDNAS Kabupaten Sumedang masa bakti 2026-2031 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran kelembagaan desa di Jawa Barat.