Pintuberita.com — Portal Berita Bandung Raya & Jawa Barat

Gubernur Dedi Mulyadi Desak Perum Jasa Tirta II Evaluasi Sistem Keamanan Bendungan Jatiluhur

KDM · Oleh Salsa Maharani ·

Gubernur Dedi Mulyadi desak Perum Jasa Tirta II evaluasi sistem keamanan Bendungan Jatiluhur sebagai Obvitnas setelah kasus pembunuhan petugas keamanan. Ia minta penambahan CCTV dan command center 24 jam.

Gubernur Dedi Mulyadi Desak Perum Jasa Tirta II Evaluasi Sistem Keamanan Bendungan Jatiluhur

Dedi Mulyadi Turun Langsung Pantau Penyidikan Kasus Pembunuhan di Jatiluhur

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi seringkali mengingatkan bahwa keamanan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat. Senin (27/7), ia menegaskan komitmen itu dengan hadir langsung di Mapolres Purwakarta untuk memantau perkembangan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur.

Kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat ini bukan sekadar formalitas. Ia sengaja bertemu Kasat Reskrim untuk menanyakan langsung progres penyidikan dan menyampaikan aspirasi pemerintah provinsi agar kasus ini segera terungkap.

Kami meminta agar kasus ini segera terungkap karena menyangkut rasa aman masyarakat, tegas Dedi Mulyadi.

Kelemahan Sistem Pengamanan jadi Sorotan Utama

Selain mendorong penuntasan kasus hukum, Dedi Mulyadi melontarkan catatan serius terkait lemahnya sistem pengamanan di kawasan Bendungan Jatiluhur. Sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), Jatiluhur memiliki fungsi strategis yang sangat luas, mulai dari pengendalian banjir, penyediaan listrik, irigasi pertanian, perikanan, hingga sumber air bersih.

Fungsi vital tersebut, menurut Dedi, seharusnya dibarengi dengan sistem keamanan setimpal. Namun realitasnya justru memprihatinkan.

Ia menyoroti minimnya fasilitas pengawasan modern, terutama kamera pengawas (CCTV), di sejumlah titik strategis kawasan bendungan. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya mengingat luasnya area dan besarnya aset negara yang harus dijaga.

Bendungan Jatiluhur memiliki fungsi yang sangat vital. Seharusnya ada CCTV di titik-titik penting dan memiliki command center yang dipantau selama 24 jam, katanya.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Provinsi

Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian dalam proses pengungkapan kasus. Ia menilai kolaborasi solid antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan kunci utama menciptakan kondusivitas di wilayah Jawa Barat.

Pemerintah provinsi tidak hanya berhenti pada dukungan moril. Dalam konteks pengelolaan Obvitnas, Dedi berharap ada koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan perlindungan aset strategis ini berjalan optimal.

###指令 Perum Jasa Tirta II Evaluasi Menyeluruh

Gubernur secara tegas meminta Perum Jasa Tirta II, selaku pengelola kawasan Bendungan Jatiluhur, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap protokol keamanan yang ada.

Beberapa hal yang menjadi fokus evaluasi:

Sistem Pengawasan Modern dan Terintegrasi jadi Harapan

Dedi Mulyadi berharap evaluasi ini dapat melahirkan sistem pengawasan yang lebih modern dan terintegrasi. Teknologi Closed Circuit Television (CCTV) di titik-titik strategis, dipadukan dengan command center yang dipantau nonstop, diyakini mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan serupa di masa mendatang.

Dengan sistem yang lebih canggih, setiap aktivitas di kawasan bendungan dapat terawasi. Potensi ancaman, baik dari داخل maupun luar, bisa terdeteksi lebih awal sehingga respons bisa dilakukan secara cepat dan tepat.

Mengawal Komitmen through Kolaborasi

Langkah nyata Dedi Mulyadi menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam menyikapi peristiwa yang mencoreng keamanan Obvitnas di Jawa Barat. Dari sisi penyidikan, ia memastikan aparat hukum bekerja optimal. Dari sisi pengelolaan, ia mendorong evaluasi sistem keamanan secara komprehensif.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Perum Jasa Tirta II diharapkan terus terjalin solid demi menjaga kedaulatan dan keamanan salah satu bendungan strategis di Jawa Barat.