Farhan Sebut Halte BRT di Median Jalan Tetap Dibangun Meski Picu Kekhawatiran Keselamatan
Wali Kota Bandung Farhan mengakui kekhawatiran keselamatan乘客 menyeberang ke halte BRT di tengah jalan. Ia mengklaim konsep ini sudah diterapkan di Medan dan bakal dihitung ulang aspek teknisnya.
Rencana menempatkan halte Bus Rapid Transit tepat di tengah jalan memaksa pengguna harus menyeberang dua lajur kendaraan untuk mengaksesnya. KBaik pengguna kendaraan pribadi maupun penumpang umum sama-sama menghadapi risiko yang sama.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui kekhawatiran itu bukan sekadar wacana. Ia masih memperhitungkan bagaimana caranya agar warga bisa sampai ke halte tanpa harus berlari menyeberang di antara kendaraan yang melaju.
"Iya, itu dia yang saya khawatirkan," katanya saat merespons pertanyaan soal akses penumpang menuju halte median jalan.
Baca Juga: Pemkab Bandung Atur Pangkalan Becak Listrik untuk 260 Penerima Manfaat
Jembatan penyeberangan bukan solusi yang dianggap mudah. Farhan menjelaskan banyak ruas jalan di Bandung yang lebarnya terbatas. Jika dipaksaki dibangun jembatan, kemiringannya bakal terlalu curam dan tidak nyaman untuk dilewati.
"Itu yang lagi kita mau hitung ulang. Kalau memang ternyata membahayakan," katanya.
Konsep halte tengah jalan bukan pertama kali diterapkan di Indonesia. Farhan mencontohkan Kota Medan yang sudah lebih dulu menjalankan sistem serupa. Ia mengklaim karakteristik kedua kota tidak jauh berbeda, mulai dari kepadatan lalu lintas, jumlah penduduk, hingga lebar jalan.
Baca Juga: Tangerang 10K Jadi Seri Penutup The Ultimate10K Series di Semarang pada 13 Desember
"Yang ukurannya persis sama itu Kota Medan. Saya sudah tiga kali ke Kota Medan. Kelihatannya berhasil. Kepadatannya sama, jumlah penduduknya sama, luas wilayahnya sama," katanya.
Pengalamannya di Medan menjadi salah satu acuan utama. Di kota tersebut, halte median jalan juga tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Farhan menilai keberhasilan itu bisa direplikasi di Bandung, asalkan aspek teknisnya diperhitungkan dengan matang.
Di luar soal keselamatan, penempatan halte di tengah jalan juga mengharuskan koridor BRT steril dari kendaraan yang parkir di badan jalan. Artinya, kawasan seperti Kiaracondong, Kosambi, Ciroyom, Pasar Baru, hingga Tegallega perlu fasilitas parkir baru.
Farhan menyatakan pemerintah kota bakal menawarkan kerja sama kepada investor swasta untuk membangun kawasan parkir di titik-titik strategis dekat koridor BRT.
"Ini yang sangat menantang nanti. Kami akan melakukan penawaran terbuka kepada calon investor yang akan membangun fasilitas parkir di titik-titik sekitar koridor BRT," katanya.
Persoalan ini bukan sekadar soal infrastruktur. Jika koridor BRT ingin beroperasi optimal, kebiasaan warga yang terbiasa parkir di badan jalan harus berangsur berubah. Angkota diharapkan berfungsi sebagai feeder atau pengumpan penumpang menuju jalur utama BRT, bukan lagi alat transportasi utama.
Peremajaan armada angkot juga tengah digenjot agar sesuai dengan sistem transportasi yang baru. Farhan menyadari perubahan itu tidak bisa instan. Ia memandangnya sebagai proses panjang transformasi transportasi publik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.