DPRD Kota Bandung Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Maut Siswa SMAN 5
DPRD Kota Bandung mengeluarkan rekomendasi pengawalan hukum untuk kasus bentrokan maut SMAN 5 Bandung, dengan koordinasi Forkopimda untuk proses hukum transparan.
Latar Belakang Peristiwa
Pada pertengahan April 2026, terjadi bentrokan maut di Jalan Cihampelas, Kota Bandung yang menewaskan seorang siswa SMAN 5 Bandung. Peristiwa ini tidak hanya memicu duka bagi keluarga korban, tetapi juga kekhawatiran luas di masyarakat, terutama mengingat lokasi kejadian yang merupakan area wisata dan ramai pengunjung.
Langkah Respon DPRD Kota Bandung
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, mengkonfirmasi bahwa lembaga legislatif telah resmi menerbitkan rekomendasi pengawalan hukum untuk kasus ini. Dalam pernyataan Selasa (21/4/2026), Edwin menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kasus ini berlarut tanpa kejelasan, dan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Kami akan mendorong aparat penegak hukum agar mengungkap semua pihak yang terlibat. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ini menyangkut rasa keadilan masyarakat," tegas Edwin.
Dasar Hukum dan Awal Dorongan
Menurut Edwin, langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dorongan pengawalan hukum ini bermula dari audiensi Forum Orang Tua Murid SMAN 5 Bandung dengan pimpinan DPRD Kota Bandung pada Selasa (8/4). Dalam pertemuan tersebut, para orang tua menyuarakan kekhawatiran sekaligus tuntutan agar kasus tidak berhenti di tengah jalan, mengingat adanya kekhawatiran bahwa bukti dan saksi bisa hilang seiring berjalannya waktu.
Koordinasi Melalui Forkopimda
Edwin menjelaskan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum akan diperkuat melalui Forkopimda, di mana unsur pimpinan daerah termasuk kepolisian terlibat langsung dalam pembahasan persoalan strategis, termasuk keamanan publik.
"Kapolrestabes Bandung adalah bagian dari Forkopimda. Kami akan intens berkoordinasi agar penanganan kasus ini berjalan maksimal," katanya.
Melalui jalur tersebut, DPRD akan menyusun rekomendasi formal yang mendorong kepolisian mengungkap seluruh aktor di balik bentrokan, baik pelaku utama maupun pihak yang diduga terlibat secara tidak langsung. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum, sekaligus memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum.
Tanggung Jawab Pemerintah Kota
Meski pengelolaan SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa aspek keamanan wilayah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Edwin menilai, kejadian tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan pendidikan, tetapi juga sebagai isu keamanan publik yang harus ditangani secara serius.
"Ini bukan hanya soal sekolah, tapi soal keamanan warga kota. Karena itu, kami merasa perlu hadir dan ikut mengawal," jelasnya.
Ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya korban dalam peristiwa tersebut.
"Kami turut berbelasungkawa. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya," ucapnya.
Dampak dan Harapan Masyarakat
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi warga Kota Bandung, terutama mengingat peningkatan kasus kekerasan di area publik dalam beberapa bulan terakhir. Langkah DPRD untuk mengawal proses hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi keluarga korban, serta menekan angka kekerasan di wilayah kota.