DPRD Jawa Barat Desak Keadilan Fiskal untuk Daerah Penjaga Hutan dan Sumber Air
DPRD Jawa Barat desak pemerintah pusat terapkan keadilan fiskal bagi daerah yang menjaga hutan dan sumber air. Ketua Komisi 1 usulkan konsep Ekoregion Sunda sebagai ruang kolaborasi lintas wilayah.
Daerah-daerah di Jawa Barat yang selama ini mengorbankan potensi industrinya untuk menjaga hutan dan sumber air layak mendapat kompensasi fiskal yang lebih besar dari pemerintah pusat. Tuntutan itu muncul dari Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati dalam forum yang mempertemukan para tokoh Sunda.
Jawa Barat Jadi Penopang, tapi Finansialnya Tak Seimbang
Rahmat menyoroti ketimpangan yang terjadi selama ini. Wilayah yang memilih mempertahankan tutupan hutan alih-alih mengonversi lahan menjadi kawasan industri justru kehilangan sumber pendapatan yang bisa diraih daerah lain. Mereka menanggung beban ekologi untuk kepentingan nasional, tapi tidak mendapat penghargaan finansial yang setimpal.
Baca Juga: Rumah Yatim Luncurkan Donasionline.id untuk Perluas Jangkauan Donasi Digital di Indonesia
"Daerah yang merawat hutan, menjaga sumber air, melindungi lingkungan, dan menjadi penopang kehidupan nasional harus memperoleh penghargaan dan manfaat yang lebih berkeadilan," tegas Rahmat.
Ia mengibaratkan filosofi leluhur "gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak" sebagai landasan yang perlu ditransformasikan ke dalam kebijakan modern berbasis ekologi.
Konsep Ekoregion Sunda sebagai Ruang Kolaborasi
Sebagai solusi, Rahmat mengusulkan gagasan Ekoregion Sunda. Skema ini dirancang untuk menyatukan lanskap tata kelola alam, ekonomi, dan manusia di wilayah Priangan, Cirebon, Banten, hingga Betawi dalam satu kesatuan fungsi penunjang kehidupan.
Baca Juga: DLH Kota Bandung Buka Uji Emisi Gratis di Tiga Lokasi, Warga Bisa Ikutan
"Bukan sebagai batas pemisah, tetapi sebagai ruang kolaborasi. Bukan untuk membangun jarak, tetapi untuk memperkuat persatuan," kata Rahmat.
Konsep ekoregion ini bukan sekadar nama geografis. Ia mencakup kolaborasi lintas wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi kerakyatan, dan perlindungan lingkungan hidup secara terpadu.
Rekam Jejak Polemik Nama Provinsi
Usulan ini muncul di tengah-wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda yang sebelumnya telah diklarifikasi oleh DPRD dan Gubernur. official menyatakan nama provinsi tetap Jawa Barat, bukan "Tatar Sunda" seperti yang beredar.
Dalam sidang parapura pertama Dewan pada awal 2026, interupsi sempat memanaskan suasana terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan. Momen-momen seperti ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Gedung Dewan tidak selalu berjalan mulus.
Reformasi Fiskal dan Otonomi Daerah
Selain gagasan ekoregion, Rahmat juga mendesak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. Namun ia menegaskan bahwa otonomi tanpa reformasi fiskal akan mandul.
Daerah pembawa fungsi konservasi berhak mendapatkan kompensasi melalui skema transfer dana yang lebih besar atau penghargaan fiskal khusus. Mekanisme ini diperlukan agar kebijakan lingkungan tidak lagi menjadi beban semata bagi wilayah yang menjalankannya.
Rahmat mengajak para tokoh Sunda untuk menjadikan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kolaborasi politik sebagai instrumen memperjuangkan hak-hak daerah demi kemajuan Indonesia yang lebih berkeadilan.