DPRD Jabar Desak Wali Kota Farhan Segera 'Sat Set' Selesaikan Kisruh Bandung Zoo
DPRD Jawa Barat mendesak Wali Kota Bandung Farhan segera ambil langkah cepat 'sat set' menuntaskan kisruh tata kelola Bandung Zoo menjelang berakhirnya MOU Kemenhut pada Mei 2026, termasuk masalah satwa dan status kepegawaian karyawan.
Bandung, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengeluarkan desakan tegas kepada Wali Kota Bandung M Farhan untuk segera mengambil langkah cepat atau "sat set" dalam menuntaskan kekisruhan tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Desakan ini muncul menyusul kematian dua anak harimau di tempat tersebut, serta menjelang berakhirnya nota kesepahaman (MOU) antara Kementerian Kehutanan dengan lembaga konservasi yang menaungi pengelolaan Bandung Zoo pada 6 Mei 2026.
Latar Belakang Masa Krusial Bandung Zoo
Momen April 2026 dianggap sebagai periode krusial bagi semua pemangku kepentingan, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan untuk menentukan nasib jangka panjang satwa-satwa di Bandung Zoo. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menegaskan bahwa keputusan cepat dari Pemerintah Kota Bandung sangat diperlukan agar tidak memperpanjang kerumitan yang sudah ada.
"Wali Kota Bandung, Pak Farhan segera harus sat set jangan sampai berlarut-larut, karena yang tidak sat set itu yang pada akhirnya bikin orang bingung, satwanya apalagi. Jadi harus sat set nih Pak Farhan. Sebenarnya simpel karena kewenangan sudah jelas berdasarkan MOU,"
ujar Ono usai rapat bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jabar dan Dinas Kehutanan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.
Dua Masalah Utama yang Harus Diselesaikan
Ono menyoroti dua masalah utama yang harus diselesaikan secara bersamaan agar pengelolaan Bandung Zoo dapat berjalan normal dan terpercaya:
- Nasib satwa terlindungi: Salah satu opsi yang disiapkan adalah mempertahankan semua satwa di lokasi saat ini, atau memindahkan jenis satwa terlindungi tertentu ke lembaga konservasi lain di sekitar Jawa Barat. Keputusan ini akan menentukan kondisi masa depan bagi ratusan satwa yang berada di Bandung Zoo, termasuk spesies yang tercantum dalam daftar terlindungi.
- Status kepegawaian karyawan: Kelemahan status kepegawaian para petugas kebun binatang yang kabarnya diangkat sebagai tenaga harian menjadi perhatian serius. Ono menegaskan bahwa ketidakjelasan status pekerjaan dan gaji akan berdampak langsung pada kualitas perawatan hewan, sehingga Pemerintah Kota Bandung harus segera meresmikan status kepegawaian semua petugas.
"Dua hal ini kan harus menyatu, yang ngurus satwa ini kan orang, pegawai. Pada saat pegawai ini memiliki status yang tidak jelas, gajinya tidak jelas, pasti akan berpengaruh. Maka tanggung jawab Pemkot untuk segera menyelesaikan masalah kepegawaian," ujarnya.
Kendala Koordinasi yang Perlu Diatasi
Selain dua masalah utama, Ono juga mengungkapkan bahwa kendala koordinasi dengan BKSDA selama ini dipicu oleh kekosongan kepemimpinan di internal pengelola Bandung Zoo. Pihaknya kini menunggu keputusan Wali Kota Bandung untuk menunjuk pimpinan yang akan mengomandoi operasional dan koordinasi di lapangan, agar semua aktivitas pengelolaan dapat berjalan dengan lancar.
Ono juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Bandung tidak saling lempar tanggung jawab dengan pemerintah pusat terkait pencabutan izin Lembaga Konservasi (LK) dari yayasan pengelola sebelumnya. Ia menekankan bahwa publik perlu mendapatkan informasi utuh mengenai komitmen pemerintah dalam mengelola aset dan sumber daya manusia di kebun binatang tersebut.
"Makanya tadi kementerian jangan disalahkan, salahkan juga Pemkot. Kita tunggu keputusan Wali Kota untuk menentukan pimpinan di sana agar koordinasi berjalan baik," tutur Ono.
Kesimpulan dan Momen Krusial April
Dengan berakhirnya MOU hanya beberapa bulan lagi, bulan April 2026 menjadi momentum terakhir bagi semua pemangku kepentingan untuk menyelesaikan semua masalah di Bandung Zoo. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kehutanan diharapkan dapat membantu Wali Kota Bandung mengambil keputusan yang tepat dan cepat, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi satwa dan karyawan di Bandung Zoo.