DPRD Bandung Ungkap Perbaikan Kesehatan, Soroti BPJS dan Tertukar Bayi
Anggota DPRD Kota Bandung mengapresiasi perbaikan layanan kesehatan, namun menyoroti masalah edukasi BPJS dan kasus tertukarnya bayi di RSHS yang perlu penanganan serius.
Kota Bandung, 28 April 2026 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung fraksi Golkar, Muhammad Reza Panglima Ulung, mengungkapkan hasil pemantauan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5, dengan menekankan bahwa secara umum layanan kesehatan di wilayahnya telah menunjukkan perbaikan signifikan. Dalam wawancara resmi, Reza menyatakan bahwa kemajuan terlihat dari sisi fasilitas yang lebih memadai serta peningkatan kompetensi tenaga medis di sebagian besar rumah sakit di Kota Bandung.
Gambaran Umum Perkembangan Layanan Kesehatan di Kota Bandung
Reza menjelaskan bahwa selama kegiatan reses, ia melakukan pemantauan langsung di lapangan dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, investasi yang dilakukan oleh pemerintah kota dan rumah sakit terhadap peralatan medis canggih serta pelatihan rutin tenaga medis telah memberikan dampak positif bagi kualitas layanan.
"Secara umum, kondisi layanan kesehatan di Kota Bandung sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Masyarakat kini memiliki akses ke fasilitas yang lebih baik dan tenaga medis yang lebih kompeten," ujar Reza.
Ia menambahkan bahwa apresiasi juga diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung dan RSUD Kiwari yang telah sigap dalam menanggapi keluhan masyarakat dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.
Masalah Edukasi dan Administrasi BPJS Kesehatan yang Perlu Ditangani
Meskipun memberikan apresiasi terhadap perbaikan layanan, Reza menegaskan bahwa masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah minimnya penyuluhan terkait sistem BPJS Kesehatan. Menurut Reza, warga di Dapil 5 mengaku belum memahami secara utuh perkembangan sistem BPJS, mulai dari cara mendaftar, mengurus perpanjangan, hingga klaim layanan. Hal ini menyebabkan kebingungan saat mengakses layanan kesehatan, serta banyak yang ragu menggunakan BPJS karena kurangnya pemahaman. Selain itu, ditemukan juga kasus kepesertaan BPJS yang tidak aktif serta alur administrasi yang dinilai masih cukup rumit. Reza menekankan bahwa masalah ini perlu ditangani dengan upaya edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat menjadi kunci dalam penanganan keluhan ini, dan sebagian besar masalah telah dapat diselesaikan dengan respons cepat dari pihak terkait. Namun, ia menambahkan bahwa upaya edukasi perlu ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Kota Bandung.
Kasus Tertukar Bayi di RSHS: Evaluasi Sistem Identifikasi
Di sisi lain, Reza juga menyoroti kasus tertukarnya bayi yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya bagi rumah sakit tersebut tetapi juga bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung.
"Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama di setiap fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap SOP dan sistem identifikasi pasien," ujar Reza.
Reza menduga insiden tersebut terjadi akibat kelalaian dalam proses identifikasi bayi, namun ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dari otoritas berwenang sebelum mengambil kesimpulan definitif. Jika nantinya terbukti ada kesalahan dari pihak rumah sakit, ia menegaskan bahwa harus ada sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Reza juga menekankan pentingnya penguatan sistem verifikasi identitas pasien secara berlapis, peningkatan pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung keamanan layanan kesehatan. Langkah-langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah terjadinya kesalahan fatal di masa mendatang, terutama di fasilitas kesehatan yang menangani pasien bayi atau anak-anak.
Komitmen DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
Reza memastikan bahwa Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD akan terus memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayahnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dorongan perbaikan sistem, peningkatan edukasi masyarakat, hingga penguatan standar operasional di seluruh fasilitas kesehatan.
"Kasus di RSHS ini menjadi alarm bagi kita semua. Kami menghormati proses hukum yang berjalan, namun di sisi lain juga mendorong adanya pembenahan sistem secara menyeluruh. Tujuannya jelas, agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan terpercaya," pungkasnya.
Dengan adanya perhatian serius dari DPRD dan pemerintah kota, diharapkan masalah layanan kesehatan di Kota Bandung dapat teratasi secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat mendapatkan akses layanan yang lebih baik dan terpercaya di masa depan.