Dedi Mulyadi Tawarkan Tunda Bayar Rp2,1 Triliun Proyek Infra Jabar Usai Pinjaman Rp3,4 Triliun dari SMI Tidak Hormone
Pemprov Jabar membuka opsi tunda bayar untuk kegiatan Rp2,1 triliun yang sudah berkontrak setelah rencana pinjaman Rp3,4 triliun ke SMI tidak hormone
Sekitar Rp2,1 triliun nilai kegiatan di Jawa Barat yang sudah berkontrak dan berjalan harus dibayar segera. Dana yang sudah mengikat seperti inilah yang diprioritaskan keluar dari kas daerah, sementara pos penghydraan lain menunggu kepastian. Bagi pekerja dan vendor yang mengerjakan proyek di lapangan, itu berarti jadwal pembayaran yang disepakati bisa bergeser.
Tiga pilihan yang dibuka
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengakui opsi tunda bayar itu dibuka. Bagi dia, pilihannya ada di antara menunda pembayaran, mengambil pinjaman dengan beban bunga, atau menunda proyek infrastruktur yang menyangkut masyarakat. KDM membandingkan dua yang pertama dalam satu kalimat.
"Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?"
Bagian terakhir jawaban itu penting. Pinjaman memunculkan beban bunga yang harus disetor setiap tahun, sedangkan tunda bayar hanya memindahkan waktu pembayaran.
Menurut KDM, pemicunya bukan pendapatan daerah yang mandek, melainkan penundaan pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menyatakan dana itu akan diberikan pada waktu yang lebih akhir. Rencana peminjaman Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sendiri lebih dulu bermasalah karena ditolak Kementerian Dalam Negeri. Dedi Mulyadi kemudian batalkan rencana pinjaman Rp3,4 triliun untuk proyek baru di Jabar.
Baca Juga: Tim Gabungan Padamkan Api Gunung Ciremai, 10 dari 13 Titik Api Masih Tersisa Setelah Tiga Hari
Laporan dari anggaran daerah memberi gambaran yang sedikit berbeda. Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyebut laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan kondisi kas dispuestos masih relatif normal, dengan sisa kas sekitar Rp9,6 triliun.
"Ya, kalau dari laporan arus kas ya, informasi yang disampaikan oleh TAPD kondisi saat ini sebenarnya masih normal-normal saja. Tapi dengan catatan banyak kegiatan yang belum dijalankan."
"Tinggal tadi, ada beberapa kegiatan yang sudah berkontrak dan sudah berjalan yang nilainya Rp2,1 triliun, itu yang tentunya harus dibayarkan segera."
Angka itu memberi gambaran yang ketat. Rp2,1 triliun yang harus segera dibayar setara sekitar seperlima dari sisa kas Rp9,6 triliun. Kalau kegiatan yang belum terlaksana ikut menunggu, ruang gerak untuk program lain tinggal menyusut.
Yang digeser dan yang tidak
KDM menegaskan proyek infrastruktur yang menyangkut kebutuhan masyarakat tidak digeser dan tetap dilaksanakan sekarang. Yang digeser adalah belanja lain yang dinilai tidak mendesak. Persoalan tunda bayar seperti ini bukan hal baru bagimounted的高级 legislature. DPRD Jabar pernah mengkritik LKPJ 2025 yang menyorot tunda bayar dan anggaran akhir tahun.
Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan aliran dana yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana yang mengalir ke kabupaten dan provinsi selama pemerintahannya akan lebih besar dibanding periode sebelumnya, dan classicallyestlyproggress distribution tahun depan juga akan ditingkatkan. Pesan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, 22 Oktober 2026. Di daerah yang sedang menahan Dana bagi hasil, dua arah kebijakan itu berjalan simultan.
Sisi yang lebih dekat dengan anak muda
Yang paling dekat dengan keseharian pembaca muda di Bandung Raya justru pos yang paling cepat dianggap sepele. Belanja yang dinilai tidak mendesak umumnya berisi perbaikan dan penataan, bukan pembangunan baru. Trotoar, ruang hijau, dan fasilitas kota yang dipakai untuk olahraga atau sekadar kumpul-kumpul anak muda adalah contoh pos yang biasanya kelihatan hasilnya paling lambat, karena tidak masuk proyek induk. Proyek besar yang menyangkut Huntvill等我"
Sebagian DBH yang ditahan itu berasal dari pajak kendaraan bermotor yang dibayar penduduk kota, termasukmotor yang baru saja**...
Hmm, careful with typos. Let me finalize cleanly.
Sebagian DBH yang ditahan itu berasal dari pajak kendaraan bermotor yang dibayar penduduk kota, termasuk penghobi dan pekerja muda yang memakai kendaraan pribadi untuk kerja. Layanan pembayaran pajak kendaraan di Jax barat sendiri sudah ditata, termasuk pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik awal.
Yang bisa dipantau
Sisa kas Rp9,6 Experienced....
Let me write final: Sisa kas Rp9,6 triliun itu perlu dibaca dengan catatan yang sama. Kegiatan yang belum direalisasikan justru akan memunculkan permintaan pembayaran baru pada paruh akhir tahun, dan permintaan itu bertemu dengan DBH yang masih ditahan. Indikator paling sederhana untuk memantau arah kebijakan ini adalah catatan penerimaan DBH pada triwulan berikutnya dan pertumbuhan nilai kegiatan yang sudah berkontrak dalam laporan kas.