H Zuli Zulkipli Sebut Kemerdekaan Diisi Keberanian Melawan Ketidakadilan, Soroti Nasib Warga Kecil di Bekasi
H Zuli Zulkipli menyebut Hari Pahlawan 2026 sebagai momentum melawan ketidakadilan dan memastikan hukum berpihak pada warga kecil di Bekasi
Warga yang kesulitan mengakses bantuan hukum menjadi ukuran paling dekat untuk menguji janji keadilan yang disuarakan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026. Direktur LBH ARJUNA Bhakti Negara yang juga tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, H. Zuli Zulkipli, S.H., menempatkan kelompok rentan sebagai pihak yang paling sering kalah ketika hukum berpihak pada pemilik kuasa.
Ia menilai peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar upacara mengenang sejarah. Bagi dia, tanggal itu menjadi pengingat tanggung jawab generasi sekarang untuk memastikan cita-cita keadilan sosial benar-benar sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
"Perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti sebagai cerita sejarah. Kemerdekaan harus kita isi dengan keberanian menegakkan kebenaran, menjaga persatuan, serta memastikan hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu," kata Zuli dalam keterangannya.
Baca Juga: Polisi Cirebon Kota Tangkap 5 dari 6 Pelaku Pengeroyokan Ade Dadang, Satu Buron
Zuli menyoroti cara hukum bekerja di lapangan. Menurut dia, hukum tidak boleh tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasan saat berhadapan dengan orang yang punya jabatan, kekuasaan, atau pengaruh.
Pandangan itu bukan hal baru dari lembaga yang ia pimpin. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ia pernah mengangkat gagasan keadilan lingkungan bagi warga terdampak. Pola keluhannya sama, warga biasa yang menanggung akibat paling berat.
Ia menekankan aparat penegak hukum, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain perlu menjunjung integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas saat menjalankan kewenangan. Perlindungan bagi kelompok rentan ia tempatkan sebagai ukuran kemerdekaan yang benar-benar dirasakan.
"Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengenang jasa para pahlawannya, tetapi bangsa yang berani memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya. Jangan biarkan hukum kehilangan marwah," ujarnya.
Untuk Kabupaten Bekasi, Zuli mengajak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, tokoh agama, dan tokoh pemuda memperkuat sinergi. Ia melihat kemajuan daerah industri itu harus berjalan bersama pemerataan pembangunan dan perlindungan hak warga.
Pekerjaan rumah soal akses keadilan tidak hanya muncul di Bekasi. Di Bandung, anak-anak masih berhadapan dengan stigma publik yang berlaku seperti hukum tak tertulis, persoalan yang juga menuntut keberpihakan negara.
Zuli juga meminta generasi muda mengambil bagian lewat pendidikan, penguatan karakter, dan keberanian menyuarakan kebenaran secara bertanggung jawab. Ia berharap semangat kepahlawanan menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.