Dana BOS Cukup, KDM Fokus Peningkatan Kualitas Sekolah Negeri Jawa Barat
Gubernur Dedi Mulyadi pastikan dana BOS dan bantuan Provinsi Jawa Barat cukup untuk sekolah negeri tanpa pungutan SPP. Diingatkan juga temuan penyalahgunaan Rp4 miliar yang harus menjadi pelajaran.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kembali komitmennya terhadap kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri. Ia memastikan bahwa kebutuhan operasional sekolah dapat dipenuhi sepenuhnya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Komitmen Pendidikan Gratis Tanpa SPP
Dedi menjelaskan, berdasarkan penelusuran data dan pemeriksaan anggaran yang telah dilakukannya, kebutuhan operasional sekolah negeri di Jawa Barat sudah tercukupi. Ia menyebut tidak perlu lagi ada pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa.
Baca Juga: ASN Karawang Tuntut Transparansi Pelayanan Pajak Daerah, Hak Publik Jadi Sorotan
"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," tegas Dedi, Sabtu (18/7/2026).
Pernyataan ini merespons kekhawatiran masyarakat soal keberlangsungan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dedi menegaskan bahwa pemerintah provincial bakal terus mendukung penuh kebijakan ini.
Temuan Penyalahgunaan Dana Rp4 Miliar
Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menyinggung masih adanya penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada APBD 2025, ditemukan bahwa dana BOS yang digunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan pendidikan mencapai sekitar Rp4 miliar.
"Kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya di APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar," terang Dedi.
Temuan ini dinilai cukup signifikan. Namun, menurut Dedi, persoalannya bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan pada tata kelola penggunaan dana yang perlu dibenahi.
Bukan Kurang Anggaran, Tapi Tata Kelola
Gubernur meyakini bahwa anggaran pendidikan di Jawa Barat sudah memadai. Ia justru mengingatkan agar dana yang tersedia tidak berlebihan agar tidak menjadi celah penyalahgunaan.
"Saya menilai anggarannya sudah cukup. Kalau terlalu banyak, nanti ada potensi digunakan untuk kepentingan lain. Malah menjadi beban bagi kepala sekolah. Kasihan, jangan sampai ada yang terkena aspek pidana gara-gara salah mengelola dana BOS," papar Dedi.
Pendapat ini menunjukkan bahwa pemerintah provincial bakal lebih menekankan pada penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
Fokus ke Peningkatan Kualitas Fasilitas Sekolah
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalihkan fokus pada peningkatan kualitas fasilitas sekolah. Beberapa prioritas yang disebutkan antara lain:
- Perbaikan toilet dan sanitasi
- Peningkatan sarana olahraga
- Renovasi tempat ibadah di lingkungan sekolah
"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk itu," kata Dedi.
Langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi seluruh siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.
Catatan Penting: Pendidikan Gratis Baru Tahun Ajaran 2025/2026
Dedi mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri merupakan program yang baru diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebelum kebijakan ini, siswa di sekolah negeri masih dibebani berbagai jenis pungutan.
"Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Waktu saya menjadi anggota DPR, saya sering datang ke sekolah-sekolah untuk membantu melunasi tunggakan siswa, mulai dari SMA di Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, hingga Ciamis," kenang Dedi.
Pengalaman ini menjadi latar belakang kuat mengapa ia begitu konsisten menjaga program pendidikan gratis.
Ajakan Menjaga Komitmen Bersama
Dedi mengundang seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan pendidikan gratis. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Mari bersama-sama berkomitmen menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi negara mampu mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," ajak Dedi.
Dengan anggaran yang dirasa cukup dan tata kelola yang terus diperbaiki, diharapkan kualitas pendidikan di Jawa Barat bisa meningkat secara signifikan.