Akselerasi Infrastruktur Jawa Barat: Strategi dan Tantangan yang Harus Dituntaskan
Legislator dorong akselerasi infrastruktur Jawa Barat lewat sinergi pusat-daerah. Tantangan utama pembebasan lahan dan penanganan banjir perlu solusi komprehensif.
Sinergi Antar Tingkat Pemerintah Jadi Kunci Utama
Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Kebangkatan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tanpa sinergi yang kuat, berbagai proyek strategis dikhawatirkan tidak dapat berjalan tepat waktu dan gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah," tegas Sudjatmiko saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7).
Tantangan Pembebasan Lahan Jadi Kendala Utama
Salah satu permasalahan utama yang masih menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur adalah lambannya proses pembebasan lahan. Kondisi ini dinilai sangat merugikan karena pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menyiapkan berbagai program beserta dukungan anggaran yang tersedia.
Baca Juga: Keluarga Kalideres yang Tiba di Tasikmalaya dalam Peti,Tabrakan Minibus dan Truk Tewaskan 4 Orang
Menurut Sudjatmiko, apabila permasalahan di tingkat daerah tidak segera diselesaikan, pembangunan berpotensi mengalami keterlambatan signifikan bahkan menghambat penyerapan anggaran negara.
Ia mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis telah siap, namun masih memerlukan percepatan penyelesaian pembebasan lahan agar pelaksanaan konstruksi dapat segera dimulai. Kondisi ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan.
Pendekatan Komprehensif untuk Penanganan Banjir
Selain pembangunan jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian serius terhadap penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di berbagai wilayah Jawa Barat. Sudjatmiko menilai penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui:
- Pembangunan infrastruktur sumber daya air
- Penataan ruang yang terukur
- Pengendalian alih fungsi lahan
- Normalisasi sungai
- Penyediaan hunian layak bagi masyarakat di kawasan rawan banjir
"Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat," papar legislator tersebut.
Kesiapan Dokumen sebagai Syarat Utama
Untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui berbagai skema pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres), diperlukan kesiapan dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria kelayakan. Sudjatmiko mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan usulan program yang memenuhi standar readiness criteria.
Dengan dokumen perencanaan yang matang, peluang daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran akan semakin besar. Hal ini menjadi faktor krusial mengingat Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi.
Komitmen Dewan untuk Mengawal Pembangunan
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan sumber daya air, Sudjatmiko memastikan lembaganya akan terus mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
"Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai target. Pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan," tutup Sudjatmiko.
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi regional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi yang semakin kompleks.