205 Ribu Jiwa Terdampak Kekeringan di Jawa Barat, 3 Daerah Ini Paling Parah
15 kabupaten/kota di Jawa Barat dilanda kekeringan dengan 205.567 jiwa terdampak. Tiga daerah terparah adalah Bogor, Bekasi, dan Tasikmalaya.
Sepuluh hari pertama Juli 2026 menjadi awal yang berat bagi ratusan ribu warga Jawa Barat. Setengah dari wilayah kabupaten dan kota di provinsi ini kini tengah menghadapi ancaman serius akibat kemarau panjang yang melanda sejak pertengahan tahun.
Kondisi Kekeringan di Jawa Barat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat 15 dari 27 kabupaten dan kota mengalami bencana kekeringan. Sedikitnya 89 kecamatan dan 194 desa/kelurahan berjuang menghadapi krisis air bersih yang semakin mengkhawatirkan.
Dampak dari situasi ini sangat terasa di tingkat households. 61.504 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 205.567 jiwa kini harus menanggung langsung akibat dari kekeringan berkepanjangan. Angka ini mencerminkan betapa luasnya jangkauan krisis yang terjadi.
Guna membantu warga yang terdampak, pemerintah telah menyalurkan 4.013.500 liter air bersih ke berbagai wilayah yang membutuhkan.
Tiga Daerah dengan Dampak Paling Parah
Berdasarkan data terbaru dari BPBD Jawa Barat, terdapat tiga wilayah yang menanggung beban paling berat akibat kekeringan ini.
1. Kabupaten Bogor
Menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak paling banyak di Jawa Barat, Kabupaten Bogor mencatat:
- 31.160 KK atau 107.109 jiwa tersebar di 24 kecamatan dan 84 desa/kelurahan
- Telah menerima distribusi air bersih sebanyak 847.500 liter
2. Kabupaten Bekasi
Wilayah ini menyusul dengan jumlah warga terdampak yang signifikan:
- 9.078 KK atau 26.995 jiwa tersebar di 9 kecamatan dan 18 desa/kelurahan
- Menerima distribusi air bersih terbesar di Jawa Barat, yaitu 2.232.000 liter
3. Kabupaten Tasikmalaya
Dengan jumlah terdampak:
- 5.054 KK atau 24.517 jiwa tersebar di 12 kecamatan dan 18 desa/kelurahan
- Telah menerima distribusi air bersih sebanyak 219.000 liter
Faktor Penyebab dan Konteks Historis
Pranata Humanois BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, menjelaskan bahwa kondisi tahun ini jauh lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena El Nino menjadi faktor utama yang membuat musim kemarau tahun ini terasa lebih ekstrem.
"Kalau misalnya tahun kemarin tidak seekstrem tahun ini, karena memang tahun ini ada El Nino yang membuat kemarau tahun ini lebih kering," jelas Hadi.
Kondisi ini memiliki kemiripan dengan situasi pada 2023 yang juga dipengaruhi fenomena El Nino. Selain faktor cuaca, pertumbuhan jumlah penduduk turut berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan air bersih.
"Pertumbuhan jumlah penduduk itu juga berpengaruh pada kebutuhan air. Kebutuhan air meningkat, sementara ketersediaannya mungkin terbatas sehingga dampaknya juga bisa jadi meluas," tambah Hadi.
Langkah Pemerintah Menyatakan Siaga Darurat
Merespons kondisi yang semakin memprihatinkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026, yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 di seluruh 27 kabupaten dan kota. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Penjabat Gubernur Dedi Mulyadi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa status siaga darurat memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk:
- Mempercepat koordinasi antar-instansi
- Melakukan mobilisasi sumber daya secara efisien
- Menjamin dukungan pendanaan penanggulangan bencana
Kebijakan ini didasarkan pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperingatkan potensi musim kemarau berisiko memicu:
- Kekeringan dan krisis air bersih
- Gangguan pada sektor pertanian
- Potensi kebakaran hutan dan lahan
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 4918/PB.01.03/BPD tanggal 12 Juni 2026, yang meminta Dinas Sumber Daya Air untuk:
- Memantau debit waduk, bendungan, embung, dan sumber air lainnya secara berkala
- Menyiapkan sumber air alternatif untuk kebutuhan domestik warga
Koordinasi lintas sektor terus diperkuat antara Pemerintah Provinsi, BMKG, dan BPBD guna memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila kondisi darurat terjadi di lapangan.
Catatan Penting
Kekeringan yang melanda Jawa Barat tahun ini menjadi pengingat bahwa perubahan iklim dan pertumbuhan populasi turut mempengaruhi ketersediaan sumber daya air. Penegakan status siaga darurat menjadi langkah antisipatif yang perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk kesadaran masyarakat dalam penggunaan air secara hemat.