Warga Protes Kesalahan Pemeringkat Desil di Kemensos, Mensos Janji Telusuri 2.500 Data
Ratusan warga protes kesalahan pemeringkat desil DTSEN di Kemensos. Mereka yang seharusnya masuk kategori tidak mampu justru tercatat sebagai kelompok mampu. Mensos janji telusuri 2.500 data.
Ratusan warga dari berbagai wilayah menggeruduk kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (17/9). Mereka memprotes kekeliruan penempatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berujung pada terputusnya bantuan sosial.
Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menyerahkan data sekitar 2.500 warga yang mengalami kesalahan serupa. Juru Bicara KWJK Dea Melrisa Agnesia mengatakan, posko pengaduan mereka terus menerima keluhan baru.
"Dan yang ingin kami tekankan di sini, ya, tidak hanya berhenti dari data yang kami bawa, tapi juga data yang terus-terusan bertambah, Pak," katanya.
Desil 9 tapi Pengupas Bawang
Ehoy, 68 tahun, hidup seorang diri di kontrakan Kramat Jati, Jakarta Timur. Satu-satunya penghasilan berasal dari mengupas bawang di pasar dengan tarif Rp 2.500 per kilogram.
Ironisnya, dalam pemeringkatan BPS, Ehoy tercatat masuk Desil 6 yang berarti masuk kelompok mampu. Status ini membuatnya tidak menerima bantuan sosial apa pun.
Baca Juga: Super Air Jet Buka Rute Medan-Bandung-Denpasar, Penumpang Harian Bandara Husein Nyaris Sentuh 2.000
Kasus serupa dialami Marni, warga Kramat Jati lainnya. Meskipun pekerjaan suaminya sebagai buruh harian lepas di Pasar Induk Kramat Jati, keluarga itu tercatat masuk Desil 9 atau kategori kaya.
"Iya pengupas bawang, yang gajinya Rp 700 ribu kilo itu. Padahal, cuma Rp 2.500 per kilo. Malah desilnya sembilan," keluhnya.
Kartu Jakarta Pintar Keluarga无故被停
Siti Kholilah, warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta, mengalami hal serupa. Kartu Jakarta Pintar (KJP) anaknya tiba-tiba diputus setelah ia tercatat masuk Desil 6.
Dalam data yang dimilikinya, tercatat memiliki aset sebesar Rp 1 miliar. "Tadinya saya dapat bantuan BPNT sama Sembako, sekarang tahun 2026 saya udah gak dapat lagi?" protesnya.
Sri Sugiyarti dari Rusunawa Pesakih bahkan mengaku belum pernah menerima bansos sama sekali. Suaminya stroke, sementara dirinya kini vakum berdagang untuk mengurus keluarga.
"Saya yang awalnya dagang sekarang vakum karena ngurus suami. Boleh cek data ke rumah," katanya dengan suara bergetar.
Sri menceritakan, pernah ada survei dari kelurahan sekitar tiga bulan lalu. Namun setelah dicek, posisi desilnya tetap tidak berubah di angka 6 hingga 10.
Dampak Menyebar ke Sektor Kesehatan
Perubahan status desil tidak hanya memotong bantuan sosial. Perubahan ini juga berdampak pada kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kepala Puskesmas Warnasari, Pangalengan, Kabupaten Bandung Eti Rosmalia, mengatakan banyak pasien yang baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif ketika sudah berada di fasilitas kesehatan.
"Banyak pasien yang baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif ketika sudah berada di fasilitas kesehatan. Masyarakat kan tidak ada info bahwa dia tidak aktif," katanya.
Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Maruf mengakui, penonaktifan akibat perubahan desil menjadi salah satu materi pengaduan yang masuk. BPJS Kesehatan mendorong agar kesehatan masyarakat tetap terjamin.
Mensos Buka Ruang Koreksi
Mensos Saifullah Yusuf menerima langsung aspirasi para demonstran di Taman Sekolah Rakyat. Ia memastikan seluruh data yang diserahkan akan ditelusuri satu per satu.
"Ketika data dibuka kepada publik, pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi, menyanggah, dan mengusulkan perubahan apabila menemukan ketidaksesuaian," katanya.
Saifullah mengajak KWJK dan warga ikut dalam proses verifikasi dan validasi. Opsi sementara yang ditawarkan, warga bisa mendaftar di segmen mandiri sambil menunggu proses pengurusan PBI.