Wakil Ketua DPRD Jabar: Infrastruktur Indramayu Pekerjaan Rumah Bersama
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyoroti infrastruktur Indramayu, termasuk jalan desa, irigasi, dan ganti rugi jalan nasional, masih jadi pekerjaan rumah bersama yang perlu diselesaikan bersama.
Indramayu, Jawa Barat — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa persoalan infrastruktur di Kabupaten Indramayu masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diperjuangkan dan ditangani secara kolaboratif antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat Ono melaksanakan kegiatan Reses II Tahun Sidang 2025/2026 di wilayah pemilihannya, di mana ia menerima beragam aspirasi langsung dari warga terkait kondisi infrastruktur yang kurang memadai.
Jalan Desa di Wilayah Terpencil yang Dekat dengan Pusat Ekonomi
Salah satu wilayah yang menjadi sorotan selama kunjungan adalah Desa Lanjan, yang secara geografis tergolong terpencil meski berdekatan dengan jalur utama Pantai Utara Jawa (Pantura) yang menjadi akses penting bagi kawasan pertanian setempat. Meskipun berada di dekat pusat aktivitas ekonomi dan lahan persawahan yang luas, kondisi jalan desa di wilayah ini masih dalam keadaan rusak dan membutuhkan penanganan serius. Kurangnya infrastruktur jalan yang memadai menghambat mobilitas warga, terutama saat musim hujan, dan juga menghambat distribusi hasil pertanian ke pasar.
Ono menjelaskan bahwa kedekatan Desa Lanjan dengan jalur ekonomi utama belum diimbangi dengan aksesibilitas yang baik, sehingga warga kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Hal ini juga berdampak pada peningkatan harga kebutuhan sehari-hari di wilayah tersebut, karena biaya distribusi barang menjadi lebih tinggi.
Saluran Irigasi yang Gagal Berfungsi Optimal, Mengancam Hasil Pertanian
Selain masalah jalan desa, Ono juga menerima sejumlah keluhan warga terkait kondisi saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Menurut warga, saluran irigasi yang seharusnya membantu menyiram lahan persawahan pada musim kemarau, justru menyebabkan banjir di sejumlah titik pada musim penghujan. Genangan air yang terjadi mengancam tanaman padi dan lahan pertanian lainnya, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar warga Indramayu.
Akibat genangan air tersebut, sejumlah petani di wilayah tersebut terancam mengalami gagal panen, yang akan berdampak langsung pada pendapatan mereka dan perekonomian lokal. Ono menuturkan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait untuk turut serta mencari solusi yang tepat, agar masalah ini tidak terus merugikan masyarakat setempat.
"Kami akan berkoordinasi dengan BBWS terkait saluran, untuk turut serta mencarikan solusi agar hal ini tidak merugikan masyarakat," kata Ono.
Ganti Rugi Pelebaran Jalan Nasional yang Sudah Berpuluh Tahun Tertunda
Masalah lain yang menjadi perhatian serius selama kunjungan reses adalah persoalan ganti rugi pelebaran jalan nasional di Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu. Masalah ini sudah tertunda sejak tahun 2007, dan hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memuaskan bagi masyarakat terdampak.
Menurut warga, pelebaran jalan nasional di wilayah tersebut menyebabkan lahan pertanian dan rumah mereka terganggu, namun mereka belum menerima ganti rugi yang sesuai. Ono memastikan bahwa ia akan terus memperjuangkan penyelesaian masalah ini melalui komunikasi rutin dengan pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, guna memperoleh solusi terbaik bagi masyarakat yang terkena dampak.
"Kami perjuangkan dengan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik," ucap Ono.
Sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Kabupaten Indramayu, Ono menegaskan bahwa ia akan terus mendorong penyelesaian semua persoalan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya. Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki peran penting dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur pedesaan, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Kolaborasi antara semua pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mengatasi semua persoalan infrastruktur di Indramayu secara efektif.